KabarBaik.co, Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) secara terbatas bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai Jumat (10/4). Kebijakan ini menjadi langkah awal penyesuaian budaya kerja di lingkungan pemerintahan dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa penerapan WFH dilakukan secara selektif dan tidak berlaku untuk seluruh ASN. Dari total pegawai, hanya sekitar 30 persen yang akan bekerja dari rumah setiap hari Jumat. “Mulai Jumat besok kami terapkan WFH. Ini sebagai tindak lanjut dari SE Mendagri yang sebelumnya masih kami bahas,” ujar Wahyu, Kamis (9/4).
Menurut Wahyu, kebijakan ini dirancang agar tetap seimbang antara efisiensi kerja dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, sejumlah posisi strategis tetap diwajibkan masuk kantor.
Pejabat struktural seperti eselon I dan II dipastikan tidak mengikuti skema WFH.
Selain itu, organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan langsung dengan layanan publik seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan, juga tetap beroperasi normal dari kantor. “Tidak semua ASN WFH. Yang berkaitan dengan pelayanan publik tetap masuk,” tegasnya.
Selain kebijakan WFH, Pemkot Malang juga menginisiasi program “bike to work” yang diberlakukan setiap hari Jumat. ASN yang tetap bekerja di kantor didorong menggunakan sepeda sebagai sarana transportasi. Langkah ini tidak hanya bertujuan mendorong pola hidup sehat, tetapi juga sebagai upaya penghematan energi, khususnya penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
Di sisi lain, Pemkot Malang masih melakukan evaluasi terkait kebijakan pembatasan perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam SE Mendagri. Dalam aturan tersebut, perjalanan dinas dalam negeri diminta dikurangi hingga 50 persen, sementara perjalanan dinas luar negeri hingga 70 persen.
Meski masih dalam tahap kajian, Pemkot Malang mengaku telah mulai melakukan efisiensi perjalanan dinas sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan pemerintah pusat. (*)
