KabarBaik.co- Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, seolah bergantian bikin blunder. Ramai-ramai menjadi sorotan media dan publik. Terbaru, Menteri Perhutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. Dia disorot lantaran memboyong banyak kader separtainya di PSI, masuk ke struktur OMO FOLU Net Sink Kemenhut. Gaji atau honir mereka hingga Rp 50 juta per bulan.
Operation Management Office (OMO) merupakan sebuah organisasi di bawah Kemenhut yang bertujuan mendukung pencapaian target Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. FOLU Net Sink 2030 merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca melalui pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan.
Anggota struktur OMO FOLU terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak eksternal yang dapat membantu Kemenhut dalam mencapai target tersebut. Nah, ternyata Menhut menempatkan sejumlah kader PSI. Beberapa di antara mereka sebetulnya ‘’caleg gagal’’ PSI di Pemilu. Baik di tingkat DPR RI maupun daerah. Bahkan, ada yang merupakan pasangan suami istri (pasutri).
Setidaknya, ada sebelas kader PSI yang masuk struktur OMO FOLU Kemenhu tersebut. Di antaranya, Andy Budiman, Endika Fitra Wijaya, Sigit Widodo, Suci Mayang, Kokok Dirgantoro, Sigit Widodo, dan nama lainnya. Dalam Salinan SK juga disebutkan nominal honor bulanan di masing-masing posisi. Mulai dari penanggung jawab atau pengarah sampai staf kesekretariatan bidang. Besarnya mulai dari Rp 8 juta hingga Rp 50 juta.
Tak pelak, kebijakan Menhut memboyong banyak kader PSI itupun rama-ramai mendapat hujatan di media sosial. Beberapa di antaranya menuliskan: ”Nikmat mana lagi yang kau dustakan?”
Dhandy Laksono, pegiat dan aktivis lingkungan, dalam cuitannya menyarankan bahwa mereka tak kompeten, tak punya track record mengurus ini, jejaknya justru dukung “Sawit Baik”. tak menggambarkan efisiensi. “Kasar dan maruk, ada suami-istri, ” tulIsnya di X, jumat (7/3) sambil menyertakan flyer berganbar Raja Juli Antoni.
Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelanggaraan Negara Bersih dari KKN, dijelaskan bahwa nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Artinya, nepotisme terjadi ketika seorang pejabat negara menggunakan kekuasaannya untuk memberikan keuntungan kepada keluarga, kelompok nya atau kerabatnya secara tidak adil. Perbuatan tersebut mengabaikan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Sementara itu, Menhut Raja Juli kepada awak menjelaskan bahwa pembiayaan kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan SK 32 tahun 2025 tersebut, sama dengan pembiayaan kegiatan OMO sebelumnya. ‘’Pendanaan dari donor dan/atau negara mitra, dan yang pasti saya pastikan itu tidak bersumber dari APBN,” ungkap Sekjen DPP PSI itu yang juga masuk dalam struktur OMO FOLU.
Pernyataan senada disampaikan Juru Bicara DPP PSI Agus Mulyono Herlambang kepada awak media juga membenarkan bahwa beberapa kadernya bergabung dalam Struktur OMO FOLU Net Sink 2030. Namun, pihaknya memastikan bahwa kader yang masuk itu dapat membantu menjalankan program tersebut.
“Bang Menteri menunjuk beberapa orang profesional nonpartai dan profesional dari partai untuk memperkuat tim OMO. Ini juga sudah terjadi pada masa sebelumnya,” ujarnya. (*)
