KabarBaik.co – Di balik kasus pemerasan terhadap Kadisdik Jatim, Polda Jatim mengungkap bahwa organisasi yang digunakan sebagai alat tekanan ternyata fiktif. Organisasi bernama Front Gerakan Rakyat (FGR) Anti Korupsi itu hanya beranggotakan dua orang, yakni para tersangka sendiri.
Keterangan tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast. Abast menegaskan bahwa FGR tidak memiliki legalitas maupun struktur keorganisasian yang sah secara hukum.
“Sedangkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik bahwa organisasi FGR ini belum memiliki izin dan anggota hanya dua orang yakni tersangka,” ujar Abast, Kamis (24/7/2025).
Nama FGR digunakan untuk mengirim surat pemberitahuan aksi unjuk rasa ke Dinas Pendidikan Jatim pada 16 Juli 2025. Aksi itu dijadwalkan berlangsung pada 21 Juli 2025 dengan tuntutan yang cukup provokatif.
“Tuntutan mereka untuk menetapkan Kepala Dinas Pendidikan Jatim sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah dan perselingkuhan yang dilakukan dengan istri perwira TNI,” ucapnya.
Namun dua hari sebelum aksi, perwakilan korban bertemu tersangka di sebuah kafe. Di sana terjadi kesepakatan pembatalan aksi dengan kompensasi uang tunai sebesar Rp 50 juta, namun korban hanya mampu menyerahkan Rp 20.050.000.
“Namun saat itu uang yang dibawa oleh perwakilan dari korban hanya sebesar Rp 20.050.000,” lanjutnya.
Setelah uang diterima, tersangka langsung diciduk di tempat kejadian.
Dalam penangkapan itu, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai, dua HP, sepeda motor, dan satu bendel surat pemberitahuan demo. Keduanya dijerat pasal 368, 369, 310, dan 311 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. (*)
