KabarBaik.co- Komisi Informasi (KI) Jawa Timur segera memulai rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2025. Kick-off Monev sudah dibunyikan sejak 25 Mei lalu, bertepatan dengan puncak peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) 2025 yang digelar meriah di Kabupaten Sidoarjo sebagai tuan rumah.
Kini, waktunya seluruh badan publik di Jawa Timur bersiap memasuki tahapan Monev KIP. Mulai bulan ini, KI Jatim akan menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) bagi seluruh badan publik yang menjadi target Monev. Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga pemerintah desa (Pemdes) akan dilibatkan.
Koordinator Monev KI Jatim Yunus Mansur Yasin mengungkapkan, pelaksanaan Monev tahun ini tetap mengacu Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2022. Namun, yang menarik, mulai 2025 ini seluruh proses penilaian dilakukan secara digital melalui aplikasi e-Monev. Meski demikian, indikator penilaian utama tetap sama, meliputi: jenis informasi, kualitas informasi, sarana dan prasarana, digitalisasi, komitmen organisasi, serta inovasi dan strategi.
“Kami harap semua badan publik mulai melakukan pembenahan, dari website, kelengkapan PPID, hingga dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ),” jelas Yunus.
Setiap indikator itu memiliki bobot nilai tersendiri yang akan menjadi penentu skor akhir dan peringkat masing-masing badan publik. Aplikasi e-Monev sendiri hadir sebagai bentuk transformasi digital KI Jatim demi menciptakan proses yang lebih efisien dan praktis.
“Lewat e-Monev ini, badan publik bisa lebih mudah menjawab pertanyaan dan mengunggah dokumen pendukung. Tapi, jangan lupa, Monev bukan sekadar urusan dokumen. Kami juga menilai sejauh mana komitmen pimpinan badan publik terhadap pelaksanaan KIP,” tegasnya.
Yunus menekankan bahwa komitmen pimpinan badan publik menjadi salah satu faktor kunci. Misalnya, kehadiran pimpinan dalam sesi presentasi, serta terobosan dan strategi dalam membangun budaya keterbukaan, menjadi poin penting dalam penilaian. Termasuk dukungan terhadap budaya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam menjalankan tata kelola organisasi.
Diketahui, secara umum, performa Jawa Timur sendiri sejatinya membanggakan di tingkat nasional. Berdasarkan data Komisi Informasi Pusat RI tahun 2024, provinsi ini berhasil meraih skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) sebesar 83,83 poin, menempatkannya di peringkat dua nasional. Angka ini jauh meningkat dibanding 2023 saat Jawa Timur berada di peringkat ke-24. Bahkan, nilai tersebut melampaui rata-rata nasional yang hanya 75,65 poin.
Pada 2025, KI Jatim juga menggandeng berbagai stakeholder untuk terus menggencarkan budaya keterbukaan informasi. Bahkan, pendekatan kini tak hanya menyasar badan publik, melainkan juga menyentuh langsung ke masyarakat. Sosialisasi pun dilakukan melalui kegiatan terbuka seperti senam bersama dan event publik lainnya. Dengan metode ini, harapannya masyarakat bisa mengetahui atas akses informasi yang mudah, cepat, dan membawa manfaat.
Namun demikian, sejauh ini tantangan masih ada. KI Jatim mencatat, masih cukup banyak badan publik yang belum berstatus informatif, termasuk beberapa OPD di lingkungan Pemprov Jatim dan pemkab/pemkot. “Meski nilai IKIP provinsi naik, tetapi masih cukup banyak peserta Monev yang belum informatif. Ini jadi pekerjaan rumah kita bersama. Kami berharap kepatuhan terhadap implementasi KIP terus meningkat tahun ini,” ujarnya.
Lebih lanjut Yunus memaparkan, setelah pengisian dan pengiriman SAQ selesai melalui aplikasi e-Monev, tahapan akan dilanjutkan dengan visitasi serta presentasi atau wawancara. Namun, seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak semua badan publik akan mengikuti tahap ini. Hanya badan publik yang memenuhi kualifikasi.
“Detail ketentuannya akan kami sampaikan saat bimtek. Yang jelas, mulai sekarang silakan bersiap. Indikator penilaian tetap sama, hanya saja kini kita pakai aplikasi e-Monev yang jauh lebih efektif dan efisien,” pungkasnya. (*)
