KabarBaik.co – Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro, hingga pertengahan Juni 2025 tercatat masih rendah. Dari total APBD tahun ini sebesar Rp 7,9 triliun, baru terealisasi sebesar Rp 1,1 triliun atau sekitar 21,01 persen.
Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Anie Susanti Hartoyo, menyampaikan bahwa belanja operasional dengan pagu anggaran sebesar Rp 4,3 triliun baru terserap Rp 1,127 miliar hingga 20 Juni 2025 kemarin.
“Untuk belanja pegawai, dari pagu Rp2,3 triliun telah terserap Rp 704,1 miliar. Sedangkan belanja barang dan jasa terserap Rp35,2 miliar dari anggaran Rp1,5 triliun. Belanja hibah juga baru terealisasi Rp33,7 miliar dari total Rp282,2 miliar,” jelas Anie, Sabtu (21/6).
Sementara itu, untuk belanja bantuan sosial sudah terserap sekitar Rp 29,9 miliar dari pagu Rp 130 miliar. Namun, belanja subsidi belum terealisasi sama sekali dari total anggaran sebesar Rp 1,5 miliar.
Menanggapi hal ini, anggota Badan Anggaran DPRD Bojonegoro, Lasuri, menyatakan bahwa rendahnya serapan anggaran tidak lepas dari dinamika transisi kepemimpinan di pemerintahan daerah.
“Pemerintahan baru di bawah Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah tentu masih dalam proses penyesuaian program prioritas. Karena itu serapan APBD belum maksimal,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa beberapa proyek besar, terutama di sektor infrastruktur, juga belum berjalan, yang turut mempengaruhi rendahnya serapan anggaran hingga pertengahan tahun ini. (*)
