KabarBaik.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mulai mematangkan arah kebijakan dan prioritas kinerja untuk Tahun Anggaran 2027. Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan bahwa tahun ini menjadi pijakan awal sekaligus momentum evaluasi guna memastikan perencanaan pembangunan 2027 berjalan lebih terarah, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Wabup menyampaikan lima fokus utama pembangunan daerah, yakni penurunan angka kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengurangan tingkat pengangguran, serta penguatan konektivitas wilayah antar kecamatan.
Sejumlah agenda prioritas menjadi perhatian serius Pemkab Bojonegoro dalam mendukung capaian tersebut. Di sektor pendidikan, pemerintah daerah menargetkan seluruh anak usia sekolah dapat mengenyam pendidikan. Saat ini, tercatat masih terdapat 4.123 anak yang belum bersekolah.
“Untuk itu, Pemkab (Bojonegoro) akan menempuh langkah bertahap melalui optimalisasi lembaga pendidikan formal maupun nonformal,” jelas Nurul, Sabtu (24/1).
Sementara itu, di bidang kesehatan, program bebas tuberkulosis (TBC) menjadi prioritas kinerja 2027. Seluruh puskesmas ditugaskan memastikan pasien TBC menuntaskan pengobatan selama enam bulan. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan juga diarahkan melalui perbaikan kesejahteraan tenaga medis, khususnya dokter puskesmas, dengan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Pada sektor infrastruktur dasar, lanjut Wabup, Pemkab Bojonegoro menargetkan seluruh rumah telah teraliri listrik pada 2026 sebagai fondasi capaian 2027, mengingat masih terdapat 776 rumah yang belum berlistrik. Pemerintah daerah juga memprioritaskan perbaikan rumah tidak layak huni, terutama rumah yang belum berlantai plester.
Upaya penanganan banjir turut menjadi bagian dari prioritas kinerja, dengan target mewujudkan Bojonegoro bebas banjir melalui penguatan sistem drainase, penyediaan pompa air permanen dan portable, serta peningkatan pengawasan lingkungan.
Di sektor ketahanan pangan, keberlanjutan swasembada pangan tetap menjadi fokus utama. Pemkab mencatat peningkatan produksi padi dari 710 ribu ton menjadi 884 ribu ton, yang akan diperkuat dengan peningkatan produktivitas jagung dan tebu. Sementara itu, pembangunan Jalan Lingkar Selatan serta penguatan konektivitas wilayah antar kecamatan menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Seluruh OPD diharapkan menyelaraskan program dan kegiatan dengan RPJMD serta mendukung program strategis pemerintah pusat, termasuk penyusunan data tunggal agar seluruh program tepat sasaran,” tandas Wabup. (*)
