KabarBaik.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menghentikan sementara waktu pencairan Bantuan Sosial (Bansos) selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jember 2024.
Hal itu ungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jember, Hadi Sasmito. Ia mengaku telah mengundang beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan rapat koordinasi tentang program yang di dalamnya ada berbasis kemasyarakatan.
“Di dalamnya ada kegiatan sosial, pemberian bantuan ke masyarakat seperti honor guru ngaji dan lainnya, itu yang kami undang. Tujuannya adalah memastikan apa yang diprogramkan itu nanti pelaksanaan sesuai regulasi,” ujar Hadi, Selasa (15/10).
Hadi mengungkapkan, keputusan itu memang sengaja dilakukan agar netralitas ASN di lingkungan Pemkab Jember tetap terjaga.
“Intinya program kemasyarakatan harus dihentikan sementara sekaligus ini menjadi bagian netralitas ASN selama Pilkada,” ucap Hadi.
Namun keputusan Pemkab untuk menunda proses pencairan bansos itu menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Bahkan ada dugaan bahwa di balik keputusan itu ada paksaan oleh pihak tertentu.
Apalagi, sebelumnya kelompok yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cinta Jember menyampaikan surat yang ditujukan kepada Pjs. Bupati Jember dan Pemkab. Untuk tetap menjunjung tinggi prinsip netralitas ASN melalui gerakan ‘Save APBD 2024’.
Di dalam surat itu, ada desakan dari Aliansi Masyrakat Cinta agar Pemkab menunda pemberian bantuan sosial baik tunai maupun non tunai, untuk beasiswa pelajar, honor guru ngaji, pemberian bantuan peralatan kerja, rehabilitasi tempat ibadah dan semua belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat, setelah pelaksanaan pilkada tanggal 27 November 2024.
Sementara itu, Korlap Aliansi Masyarakat Cinta, Kustiono, membenarkan tuntutannya soal Penundaan tersebut. Ia mengungkapkan hal itu untuk menjaga situasi kondusif dan menghindari ketidaknetralan saat Pilkada.
“Jadi itu memang benar itu keinginan kami bahwa Bansos itu harus ditunda. Tetapi kami tidak ada niatan menghambat Bansos untuk sampai ke masyarakat. Karena memang itu haknya dan itu sudah dianggarkan di APBD. Tapi kami berpandangan momentum penyaluran Bansos itu, ketika di momen pilkada ini, maka akan sangat rawan untuk dipolitisir. Terutama oleh kepentingan petahana,” ucap Kustioni saat dikonfirmasi melalui telepon seluler. (*)
