KabarBaik.co, Mataram – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikpora) NTB memastikan pelaksanaan seleksi penugasan guru menjadi kepala sekolah tahun 2026 dilaksanakan secara profesional, transparan, dan berbasis meritokrasi sesuai arahan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Kepala Dinas Kominfotik NTB Ahsanul Halik menegaskan bahwa proses seleksi penugasan guru sebagai kepala sekolah yang dilaksanakan oleh Dikpora NTB berjalan secara objektif dan bersih.
“Kami ingin memastikan proses ini berjalan objektif dan bersih. Media dan publik kami libatkan sebagai bagian dari pengawasan agar tidak ada praktik-praktik yang menyimpang dari aturan,” tegas Ahsanul, Rabu (18/2).
Seleksi ini dilaksanakan berdasarkan Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025, yang memberikan hak kepada guru ASN untuk mengusulkan diri secara mandiri melalui sistem Ruang GTK.
Sementara itu, Pl Kepala Dikpora NTB Surya Bahari menjelaskan bahwa pihaknya telah menerbitkan Surat Undangan Seleksi serta Pengumuman Resmi Nomor 800/544/GTK/02/Dikpora/2026 yang memuat persyaratan, tahapan, dan tata cara pelaksanaan seleksi.
Ia menjelaskan tahapan seleksi meliputi seleksi administrasi, uji kompetensi, hingga wawancara.
“Sesuai arahan pimpinan, dalam hal ini Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur, pelaksanaan seleksi ini harus profesional. Tidak ada lagi yang katanya kalau mau jadi kepala sekolah harus menyiapkan ini dan lain sebagainya,” kata Surya.
Pemprov NTB juga membuka ruang partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi proses seleksi. Masyarakat dipersilakan memberikan informasi disertai data lengkap dan tidak perlu khawatir karena kerahasiaannya dijamin.
“Kalau ada yang katanya sudah menyerahkan uang atau apa dan lain sebagainya, tolong secepatnya laporkan supaya kami bisa tindak lanjuti sebelum pengumuman hasil seleksi,” tegas Surya.
Untuk menjaga independensi, pihaknya tidak akan mengumumkan nama tim penguji, khususnya pada tahap wawancara.
“Tidak kita umumkan dari awal siapa tim pengujinya. Kalau diumumkan, nanti peserta sudah mencari siapa yang akan mewawancarai,” ujarnya.
Sesuai regulasi, kepala sekolah yang telah menjabat dua periode masih dapat diperpanjang satu periode apabila memiliki prestasi dan kinerja baik. Namun, jika telah menjabat tiga periode, hal tersebut menjadi pertimbangan untuk dilakukan rolling atau mutasi.
Data Dikpora NTB mencatat sebanyak 37 jabatan kepala sekolah saat ini masih kosong. Selain mengisi kekosongan tersebut, seleksi ini juga dibarengi evaluasi terhadap kepala sekolah yang masa penugasannya telah melebihi ketentuan.
Sebagai bentuk komitmen integritas, Pemprov NTB membuka kanal pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan indikasi pelanggaran melalui email: seleksikepsek@ntbprov.go.id.
“Jika ada peserta yang terbukti melakukan pelanggaran, langkah pertama adalah diskualifikasi dari proses seleksi. Sanksi selanjutnya mengikuti aturan disiplin ASN yang berlaku,” tegas Surya.
Dalam proses ini, pemerintah tidak hanya akan mengisi 37 posisi kosong, tetapi juga menyusun daftar peringkat hingga sekitar 100 besar sebagai cadangan. Sistem ini bertujuan agar kekosongan jabatan dapat segera diisi tanpa harus terlalu lama menunjuk pelaksana tugas (Plt).
Ahsanul Halik menambahkan perubahan mekanisme dari pola penunjukan menuju sistem berbasis kompetensi dan keterbukaan merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam membangun tata kelola pendidikan yang akuntabel dan berintegritas.
“Kami memastikan seluruh tahapan seleksi dilakukan secara objektif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah berkomitmen menghadirkan kepala sekolah yang memiliki kapasitas kepemimpinan, integritas, dan visi kuat untuk meningkatkan mutu pendidikan di NTB,” pungkasnya.
Melalui mekanisme seleksi yang terbuka dan akuntabel ini, Pemprov NTB berharap lahir kepala sekolah yang profesional, berintegritas, dan mampu membawa kemajuan pendidikan di NTB. (*)
