KabarBaik.co – Pelantikan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Malang Periode 2025-2030 berlangsung, Senin (4/8). Agus Wahyudi yang terpilih sebagai ketua PGRI Kota Malang menyatakan bahwa amanat yang diembannya akan dilaksanakan sebaik mungkin dalam pengembangan program pendidikan.
“Kami akan memulai dari konferensi serta merancang dan melengkapi program kerja,” ujar Agus. Dia menjelaskan bahwa salah satu program yang akan diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di PGRI berhubungan dengan pentingnya pelaksanaan pembelajaran yang mendalam, pemprograman, dan kecerdasan buatan.
“Kami telah mengadakan sosialisasi dengan mengundang seluruh guru di SD dan SMP di Kota Malang. Kami membagikan informasi dan mendorong mereka untuk mendaftar secara mandiri. Alhamdulillah, hingga kini ada 127 peserta yang mendaftar, meskipun kapasitas kami hanya 100 orang. Pelaksanaan kegiatan ini akan berlangsung di SMK PGRI 3,” tuturnya.
Agus menjelaskan, pihaknya akan memberikan otoritas baru berkaitan dengan penambahan mata pelajaran (mapel) dalam jam belajar untuk meningkatkan kredibilitas sarana pendidikan.
“Nyatanya masih ada yang mengikuti lebih dari 40 jam belajar, sehingga banyak yang bekerja ekstra karena kekurangan jumlah guru. Namun, terdapat juga guru untuk mapel tertentu yang hanya mengajar 24 jam belajar diminta untuk menambah jam dengan membantu mengajar mapel lain,” tegas Agus.
Selain itu, Agus juga menyoroti kebutuhan penambahan guru di SD dan SMP yang saat ini mengalami kekurangan karena setiap bulan selalu ada yang mengundurkan diri dari jabatan, terutama guru Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kekurangan masih mencapai ratusan, dan itu menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Program guru honorer yang telah terdaftar dalam database akan diusulkan untuk diangkat statusnya menjadi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” kata Agus.
Agus berharap penambahan jumlah guru dapat segera dilaksanakan dan diproses Kemendikdasmen, terutama dalam tahap-tahap pengangkatan. “Kami mengusulkan agar kebutuhan guru dapat segera dipenuhi, sehingga ditambahkan dalam pemetaan. Saat ini, kami menunggu informasi tentang kebijakan berikutnya dari pusat terkait pengangkatan honorer menjadi P3K,” pungkasnya. (*)
