KabarBaik.co- Januari 2024 lalu, Sheikh Hasina tersenyum. Puas. Partai koalisi Liga Awami yang dipimpinnya menang mutlak Pemilu. Dari 300 kursi di parlemen Bangladesh, 75 persen dikuasai Partai Awami. Kemenangan itupun menjadi golden tiket bagi Hasina. Perempuan 72 tahun itu melenggang sebagai perdana menteri (PM) periode keempat.
Hanya beberapa bulan berselang, Hasina dihujat dan terusir. Ini setelah negeri bertetangga dengan Indonesia itu bergejolak. Sejak Juli situasi Bangladesh memanas. Awalnya, protes hanya dilakukan para mahasiswa. Mereka menentang aturan kuota penerimaan pegawai negeri sipil (PNS). Terutama prioritas untuk para keluarga pejuang kemerdekaan.
Belakangan, aksi protes kian meluas. Membara. Ditambah krisis ekonomi. Negara berpenduduk mayoritas Muslim itu terus mengalami inflasi. Biaya hidup meningkat. Pengangguran bertambah. Situasi itu makin membuat banyak penduduk marah. Berdarah-darah. Menuntut pergantian pemerintahan. Saling tuding antara pemerintah dengan kubu oposisi terus terjadi.
Gelombang aksi massa terjadi di banyak tempat. Beberapa di antara demo itu rusuh. Kerusuhan terbesar terjadi di Dhaka, ibu kota Bangladesh. Pada Minggu (4/8), massa memenuhi jalanan. Mengutip media setempat, sejumlah fasilitas publik dan pusat perbelanjaan dirusak dan dibakar. Bentrok polisi dengan pengunjukrasa terjadi.
Kerusuhan pun tak terelakkan. Lebih dari 100 orang dilaporkan tewas. Belum lagi yang terluka. Jumlahnya juga ratusan. Salah seorang yang menjadi korban meninggal adalah Warga Negara Indonesia (WNI). Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui siaran resminya Selasa (6/8) telah mengonfirmasi kabar duka itu.
KBRI Dhaka telah menerima informasi bahwa WNI yang meninggal dunia itu berinisial DU. Korban meninggal di Jashore, Bangladesh, pada Senin (5/8). DU meninggal akibat menghirup terlalu banyak asap. Sebab, hotel tempat almarhum menginap terbakar di tengah-tengah kerusuhan. DU tiba di Bangladesh pada 1 Agustus 2024 lalu untuk kunjungan bisnis.
Kemlu telah menghubungi keluarga almarhum di Indonesia untuk menyampaikan ucapan belasungkawa. Kemlu akan memfasilitasi repatrasi jenazah, bekerja sama dengan perusahaan tempat almarhum bekerja.
Terkait situasi keamanan di Bangladesh, Kemlu dan KBRI Dhaka kembali menyampaikan imbauan agar para WNI meningkatkan kewaspadaan, menghindari kerumunan massa, dan lokasi demonstrasi serta mengikuti langkah-langkah kontingensi yang diarahkan KBRI Dhaka.
Bagi WNI yang memiliki rencana perjalanan ke Bangladesh, diimbau untuk menunda perjalanan ke Bangladesh, sampai situasi dan kondisi keamanan membaik. Dalam kondisi darurat, Kemlu menyatakan agar segera melaporkan kondisi kepada otoritas keamanan setempat dan hotline KBRI Dhaka.
Sejatinya, untuk mengendalikan people power itu, pemerintah telah melakukan sejumlah kebijakan. Di antaranya, meliburkan kampus dan sekolah-sekolah. Tujuannya, membatasi titik kumpul massa serta mencegah aksi-aksi anarkistis. Selain kampus dan sekolah, pekerja kantoran juga dibatasi. Pemerintah juga memblokir media sosial. Layanan internet putus dengan dalih dimanfaatkan sebagai alat menyebarkan rumor, kebohongan, dan disinformasi.
Situasi sulit terkendali. Aksi menuntut Hasina mundur makin nyaring. Pada 4 Agustus, Hasina pun menyatakan mundur dari jabatannya sebagai PM. Ia beserta sejumlah anggota keluarga dan orang dekatnya dilaporkan kabur. Kabarnya ke India. Keluar dari Bangladesh. Para demonstrans pun merayakannya. Pemerintah sementara diambilalih tentara.
Akar Konflik di Bangladesh
Bangladesh termasuk negara dengan penduduk terpadat 10 besar dunia. Lebih dari 174 juta jiwa. Tertinggi India dengan 1,45 miliar jiwa, China 1,42 miliar jiwa, Amerika Serikat 341,6 juta jiwa, Indonesia 279,6 juta jiwa. Lalu, di bawahnya, Pakistan, Nigeria, Brasil, dan Bangladesh.
Awalnya, pada Abad 19, Bangladesh masih dalam satu Benua India di bawah kekuasaan Inggris. Ketika itu, Inggris mengelompokkan masyarakat lokal berdasarkan agama yang dianut. Hindu dan Sikh sebagai mayoritas, serta agama lain sebagai minoritas. Islam sebagai minoritas terbanyak.
Pemilihan anggota parlemen didasari oleh agama yang dianut penduduk. Rakyat Hindu hanya boleh memilih calon anggota parlemen yang beragama Hindu. Pun begitu dengan penduduk beragama lain. Pemisahan agama bercampur politik itupun lama-lama menimbulkan kebencian, kecurigaan, dan kekerasan antarpenganutnya.
Pada 1947, Inggris meninggalkan India. Para pemimpin parlemen India akhirnya memutuskan untuk membagi wilayah menjadi dua negara. Pertama, Pakistan bagi daerah dengan penduduk mayoritas Islam. Lalu, India yang ditempati mayoritas Hindu. Migrasi besar-besaran terjadi. Jutaan rakyat berpindah ke daerah di mana mereka dapat menjadi mayoritas. Penduduk yang sudah berabad-abad dipaksa mengungsi.
Pada 17 Agustus 1947, garis perbatasan resmi dibuat. Kendati begitu, peseteruan India dan Pakistan masih berlanjut. Di antaranya, saling memperebutkan Kashmir. Wilayah mayoritas Muslim, tetapi memiliki pemerintahan Hindu. Provinsi Bengal terpisah menjadi dua. Yakni, Bengal Barat dan Timur. Bengal Barat bergabung dengan India, sedangkan Bengal Timur (kini bernama Bangladesh) menjadi Pakistan Timur.
Meskipun tidak berbatasan dengan Pakistan melainkan dengan India, Bengal Timur yang dihuni mayoritas Muslim lebih memilih menjadi bagian dari Pakistan.
Kemerdekaan Bangladesh
Pusat kekuasaan Pakistan berada di Pakistan bagian barat. Masyarakat Bengali yang menghuni Pakistan Timur, tetap mendapatkan diskriminasi, walaupun memiliki agama yang sama dari Pakistan Barat. Kali ini, permasalahannya adalah soal etnis. Masyarakat Bengali harus tunduk dan mengikuti adat Pakistan Barat, termasuk bahasa Urdu yang wajib digunakan menggantikan bahasa Bengali.
Pada 1970, Mujibur Rahman, dari Partai Liga Awami, Pakistan Timur, berhasil mendapat 160 dari 300 suara parlemen pada pemilihan Gubernur Jendral pertama Pakistan. Seharusnya, Rahman menjadi pemimpin Pakistan. Namun, PPP (Pakistan Peoples Party) sebagai partai pesaing dari Pakistan Barat. menolak hasil Pemilu tersebut.
Kala itu, unjuk rasa besar-besaran terjadi di Bengali Timur. Mereka ramai-ramai menurunkan bendera Pakistan dan menggantikannya dengan bendera Bangladesh. Peristiwa ini dianggap sebagai pemberontakan oleh Pakistan Barat sehingga diadakan Operation Search Light, yakni genosida atas kaum Bengali tanpa melihat agamanya. Dari laporan, 30 juta orang Bengal kehilangan tempat tinggal, 10 juta orang mengungsi ke India, dan setidaknya 1 juta orang meninggal dunia.
Mujibur Rahman ditangkap oleh pihak Pakistan Barat. Namun, Rahman telah berhasil mendeklarasikan kemerdekaan Bangladesh. Perang kemerdekaan Bangladesh berlangsung selama 9 bulan. Pada 16 Desember, Bangladesh berhasil meraih kemenangan berkat bantuan India.
Sejak itu, kudeta demi kudeta terus terjadi. Politik Bangladesh praktis tidak pernah stabil. Pembangunan tidak berjalan optimal. Pemerintah berkuasa lebih sibuk mengurusi kerusuhan. Pergantian kekuasan yang terus menerus menyebabkan rakyat menderita. Kemiskinan tinggi.
Perseteruan terus terjadi antara Liga Awami dengan Partai Nasional Bangladesh (PNB). PNB dan Liga Awami berkuasa secara bergantian hingga kini. Nah, Hasina tidak lain adalah anak perempuan dari Mujibur Rahman. Di pihak lain, kini pemimpin PNB adalah Khaleda Zia, janda Ziaur Rahman pendiri PNB, yang juga pernah menjadi PM Bangladesh.
Bukti konflik berkelanjutan sebuah dinasti. Entah sampai kapan. Yang pasti, diksi pahlawan dan pecundang hanya terpisah oleh garis tipis. Hari ini dipahlawankan dan diagungkan, besok atau kelak bisa menjadi pecundang. Demikian sebaliknya. Kekuasaan memang semu dan melenakan. (*)
