KabarBaik.co – Suasana khidmat menyelimuti halaman Pondok Pesantren (Ponpes) At-Tahdzib, Kecamatan Ngoro, Jombang. Ratusan santri dan warga sekitar berkumpul dalam doa bersama demi keselamatan bangsa di tengah situasi nasional yang memanas akibat polemik gaji DPR RI.
Kegiatan dimulai selepas salat Magrib berjamaah. Seluruh jamaah kemudian melaksanakan salat gaib, dilanjutkan dengan istigasah dan doa bersama yang dipimpin langsung oleh putra pengasuh Ponpes At-Tahdzib, Gus Muhammad Hammam.
Dalam tausiyahnya, Gus Hammam menegaskan pentingnya ikhtiar batin melalui doa, terutama saat bangsa tengah dilanda gejolak.
“Bangsa yang kuat tidak hanya ditopang oleh kekuasaan politik dan ekonomi, tetapi juga oleh spiritualitas rakyatnya,” ujar Gus Hammam di hadapan jamaah, Sabtu (30/8/2025).
Gus Hammam menilai pesantren memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan spiritual di tengah masyarakat.
“Kami berdoa agar Indonesia selalu dalam lindungan Allah SWT, dijauhkan dari musibah, dan diberikan pemimpin yang amanah. Doa adalah kekuatan orang beriman, dan dari sinilah energi kebaikan itu mengalir,” lanjutnya.
Gus Hammam juga menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan. Ia menyebut kegiatan ini tak hanya bermakna spiritual, tetapi juga simbol rasa cinta tanah air dan solidaritas sosial.
Suasana haru menyelimuti jalannya doa. Beberapa jamaah tampak menitikkan air mata saat lantunan doa keselamatan bangsa dikumandangkan. Banyak warga mengaku merasa lebih tenang setelah mengikuti rangkaian acara.
“Kami merasa dikuatkan. Kegiatan seperti ini penting sekali di tengah situasi bangsa yang penuh ujian,” kata salah satu warga yang hadir.
Selain sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi nasional, doa bersama ini juga menjadi momen mempererat hubungan antara santri dan masyarakat sekitar.
“Pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tetapi juga tempat menebar doa dan mengikat persaudaraan untuk bangsa,” pungkas Gus Hammam.
Seperti diketahui, dalam beberapa hari terakhir, sejumlah aksi unjuk rasa meluas di berbagai daerah, khususnya di Jawa Timur, imbas polemik kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI. Beberapa demonstrasi bahkan berujung pembakaran gedung DPRD dan kantor pemerintahan. (*)
