KabarBaik.co – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kediri berjalan dinamis dan penuh kritik tajam. Agenda kali ini membahas pandangan umum fraksi terhadap penjelasan Bupati Kediri atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, dengan nilai total anggaran Rp 3,36 triliun.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Ketut Gutomo dan dihadiri Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa beserta jajaran OPD, lantaran Bupati kembali berhalangan hadir.
Seluruh fraksi menyoroti arah kebijakan fiskal dan tata kelola pemerintahan pasca tragedi 28 Agustus, di mana gedung pemerintahan terbakar dan menimbulkan kerugian hingga Rp 160 miliar.
Fraksi Partai NasDem tampil paling keras dalam memberikan catatan. Lewat juru bicaranya Sulistyo Budi, NasDem menyebut tragedi tersebut sebagai “tamparan keras” bagi pemerintah daerah.
“Peristiwa itu bukan sekadar soal gedung yang terbakar, tapi jeritan nurani rakyat yang tak lagi didengar. Restorasi bukan hanya fisik, tapi juga moral dan empati,” ujar Sulistyo, Selasa (7/10).
NasDem menilai Pemkab masih terlalu berorientasi proyek ketimbang data dan kebutuhan warga. Kasus reforma agraria di Puncu-Ngancar dan pencemaran air Plosoklaten disebut sebagai potret akumulasi ketidakpuasan publik.
Fraksi juga mendesak agar pembangunan ulang kantor pemerintahan memperhatikan akses disabilitas sesuai Perda No. 3 Tahun 2024.
NasDem menyoroti turunnya pendapatan daerah 5,84% namun lonjakan retribusi hingga 188,65%, dari Rp 110 miliar menjadi Rp 320 miliar. Sementara belanja modal justru turun 34,66%, dan belanja tak terduga (BTT) naik hingga 869,49%.
“Angka ini janggal. Jangan sampai rakyat yang menanggung kenaikan retribusi di tengah ekonomi sulit,” tegas Sulistyo.
NasDem juga mempertanyakan dana cadangan Pilkada Rp 30 miliar yang dianggap tidak mendesak pasca putusan MK No. 135/2024 — di mana Pilkada Kediri baru digelar 2031. Fraksi menyarankan dana dialihkan ke sektor produktif agar tidak menjadi idle money.
Fraksi Golkar lewat Wiyono, menyoroti belanja pegawai yang mencapai Rp 1,7 triliun dari total APBD Rp 2,52 triliun, serta mendorong peningkatan PAD dari pertanian dan UMKM.
Fraksi PAN melalui Yusuf Aziz menilai kekuatan fiskal APBD melemah Rp 128 miliar dari tahun sebelumnya. PAN meminta fokus belanja diarahkan ke sektor yang dirasakan langsung masyarakat, seperti pasar tradisional dan pendidikan.
Fraksi Demokrat melalui Prima Ayu Nugahani menekankan pentingnya transparansi dana publik dan penguatan ketahanan pangan. Sementara Fraksi PDIP melalui Yatirah mengkritisi ketergantungan APBD terhadap dana transfer pusat yang masih tinggi, mencapai 67,7%.
PKB lewat Abdul Hasym mendorong digitalisasi pajak dan partisipasi publik, sedangkan Gerindra melalui Mujiyono mengusulkan penggalian sumber PAD baru dari pariwisata dan ekonomi lokal.
Menanggapi seluruh pandangan, Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa menyampaikan apresiasi dan memastikan pemerintah membuka diri terhadap kritik DPRD.
“Evaluasi terhadap BUMD terus kami lakukan, bukan hanya tahunan, tapi juga bulanan. SDM dan manajemennya kami perbaiki agar bisa lebih produktif,” ujar Dewi.
Ia menambahkan seluruh masukan fraksi akan menjadi bahan pembahasan lanjutan agar kebijakan APBD 2026 berpihak pada masyarakat dan adaptif terhadap tantangan baru.
Rapat paripurna ini menjadi momen reflektif bagi Pemkab dan DPRD Kediri untuk memperkuat arah pembangunan berbasis empati dan kolaborasi publik.
Semua fraksi sepakat melanjutkan pembahasan RAPBD 2026 sesuai mekanisme perundangan, dengan harapan pemerintahan pasca-tragedi bisa pulih dan bukan hanya dari bangunan yang runtuh, tapi juga dari kepercayaan rakyat yang sempat terguncang. (*)
