KabarBaik co- Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur terus memperkuat edukasi, monitoring, dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di berbagai badan publik. Salah satunya melalui pendekatan langsung atau jemput bola audiensi yang rutin dilaksanakan. Kegiatan yang dikemas dalam program “Jumat Rihlah Keterbukaan Informasi” ini merupakan bentuk komitmen KI Jatim dalam menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara aktif dan kolaboratif.
Pada Jumat (9/5), giliran PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) yang menjadi sasaran kegiatan jemput bola tersebut. Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) strategis milik Pemprov Jatim, Bank Jatim memiliki jaringan luas hingga ke tingkat kabupaten/kota dan bahkan ke luar provinsi. Hal ini menjadikan Bank Jatim sebagai salah satu badan publik yang memiliki kewajiban kuat dalam menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan informasi.
Ketua Komisi Informasi Jatim Edi Purwanto menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah langkah konkret untuk memastikan seluruh badan publik, termasuk BUMD, memahami dan menjalankan kewajiban mereka sesuai ketentuan UU KIP. “Keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban administratif, tapi juga bentuk pelayanan publik yang berdampak langsung pada kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Bank Jatim sebagai BUMD tentu memiliki peran vital, dan kami hadir untuk memastikan prinsip itu berjalan,” ujar Edi.
Program Jumat Rihlah Keterbukaan Informasi bukan hanya menyasar instansi pemerintahan, tetapi juga berbagai badan publik non-pemerintah yang memiliki fungsi publik. Sebelumnya, KI Jatim telah mengunjungi dan berdialog dengan sejumlah badan publik seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan beberapa instansi strategis lainnya.
Selain jemput bola langsung ke lokasi, selama ini KI Jatim juga aktif menyelenggarakan forum sosialisasi keterbukaan informasi secara daring dan luring. Kegiatan ini dengan mengundang perwakilan badan publik dari seluruh wilayah Jatim guna memperkuat kapasitas dan pemahaman tentang implementasi UU KIP, terutama terkait dengan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Bahkan, dalam beberapa hari terakhir makin intensif dengan menggandeng RRI dan sejumlah Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) kabupaten/kota di Jatim bersama KPID, Ombudsman dan PWI.
Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) KI Jatim, A. Nur Aminuddin, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari aksi kolaborasi antarlembaga yang bertujuan membangun budaya transparansi dan akuntabilitas di sektor pelayanan publik. ‘’Melalui pendekatan kolaboratif, kami ingin mendorong kesadaran bahwa keterbukaan informasi bukan beban, melainkan nilai tambah bagi institusi publik. Sinergi dengan Bank Jatim hari ini adalah contoh baik dari semangat tersebut,” ujar Amin.
Dengan berbagai langkah aktif dan pendekatan humanis ini, KI Jatim berharap seluruh badan publik di Jatim, termasuk BUMD, dapat mengoptimalkan keterbukaan informasi demi meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat demokrasi partisipatif. Terutama di Jatim. Dengan demikian, semua stakeholder dapat bersama-sama mewujudkan Jatim sebagai gerbang baru Nusantara yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat. ‘’Dan, alhamdulillah, buah dari kolaborasi antara KI Jatim, Pemprov Jatim, dan badan-badan publik di Jatim dalam beberapa tahun terakhir, Jatim menjadi salah satu contoh nasional,’’ tegasnya.
Ketua Bidang Kelembagaan KI Jatim M. Sholahuddin mengatakan, sebagai bank yang sudah go public tentu Bank Jatim selama ini sudah memberikan pelayanan informasi yang baik. Tinggal bagaimana layanan informasi itu selaras dengan UU KIP dan peraturan teknisnya. Misalnya, apakah badan publik sudah ada PPID, menyiapkan sarana-prasarananya hingga SDM. (*)
