KabarBaik.co, Bojonegoro – Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro pada triwulan pertama 2026 tercatat sebesar 11,1 persen. Angka ini sedikit lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu yang berada di level 10,9 persen.
Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) per 31 Maret 2026, serapan tersebut setara Rp 721,6 miliar dari total pagu APBD sebesar Rp 6,4 triliun. Meski secara persentase meningkat, namun nilai nominalnya justru lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.
Pada komponen belanja, realisasi belanja operasi mencapai 13,2 persen atau Rp 511,9 miliar dari total anggaran Rp 3,8 triliun. Sementara itu, belanja modal masih sangat minim, baru terserap 0,8 persen atau Rp 8,2 miliar dari total alokasi Rp 952,9 miliar.
Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Bojonegoro, Anie Susanti Hartoyo, menjelaskan bahwa kenaikan persentase serapan tidak sepenuhnya mencerminkan peningkatan kinerja anggaran. “Iya, ada kenaikan persentase serapan di 2026. Tapi, dilihat juga rupiahnya,” ujarnya, Rabu (1/4).
Menurut Anie, persentase serapan terlihat lebih tinggi karena total APBD tahun ini lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Pada 2025, serapan triwulan pertama tercatat 10,9 persen atau setara Rp 858,6 miliar dari pagu Rp 7,8 triliun. Dari sisi transfer pusat, dana bagi hasil (DBH) yang telah disalurkan mencapai Rp 265,9 miliar atau 20,3 persen dari total alokasi APBN sebesar Rp 1,3 triliun.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro, Teguh Ratno Sukarno, merinci bahwa penyaluran DBH pajak baru mencapai Rp 30,2 miliar atau 8,2 persen dari alokasi Rp 366,9 miliar. Sementara itu, DBH dari sektor sumber daya alam (SDA) telah tersalur 25 persen atau Rp 235,7 miliar dari total pagu Rp 942,9 miliar. (*)
