KabarBaik.co – Semangat memperjuangkan hak petani kawasan hutan menggelora dalam kegiatan Temu Tani Hutan yang digelar di lokasi wisata Petilasan Gajah Mada, Desa Lebakjabung, Kecamatan Jatirejo, Mojokerto. Kegiatan ini tersambung secara daring dengan Staf Khusus Kementerian Kehutanan, Utami, yang sedang menjalankan tugas di Australia.
Selain itu, kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Malem Sambat (MS) Kaban, Menteri Kehutanan Indonesia ke-9, Ketua Perkumpulan Indonesia Muda (PIM) Nasional Yodhisman Sorata atau Odis, serta perwakilan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan petani hutan dari berbagai wilayah.
Ketua LMDH Lebakjabung, A. Yani menyatakan, para petani di kawasan hutan membutuhkan kepastian hukum dalam pengelolaan hutan agar dapat memberikan manfaat bagi negara. “Kami butuh kepastian hukum agar kami bisa mengelola hutan dan memberikan manfaat kepada negara,” ujar Yani, Senin (6/9).
Menurutnya, petani kawasan hutan kerap menghadapi praktik tidak transparan dari oknum Perhutani yang diduga bersekongkol dengan pengusaha untuk menanam tanaman tebu. Kondisi ini membuat kepentingan petani dan upaya pelestarian hutan semakin terpinggirkan.
“Kami butuh solusi. Dengan kolaborasi kementerian kehutanan dan petani, diharapkan hutan subur dan rakyat makmur lewat aturan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM). Namun faktanya, hutan justru rusak akibat oknum di lapangan,” jelasnya.
Menteri Kehutanan periode 2004-2009, MS Kaban, memberikan dukungan penuh kepada petani kawasan hutan agar terus berusaha dan berdoa. “Tetap bertahan dan jangan pindah. Tugas negara adalah menyiapkan tempat tinggal, kehidupan, dan melanjutkan generasi,” kata Kaban.
Dia mengakui selama ini ada ketidaksinkronan kebijakan antar menteri di pemerintahan pusat yang membuat masyarakat bingung dan terombang-ambing. “Jangan takut berjuang sampai berhasil. Perlu ada pertemuan khusus agar apa yang diinginkan petani dapat diperjuangkan bersama-sama,” pungkasnya. (*)
