KabarBaik.co – Pemerintah Kabupaten Kediri bersama DPRD Kabupaten Kediri resmi membahas arah kebijakan APBD Tahun Anggaran 2026 setelah pemerintah pusat mengumumkan adanya pengurangan transfer ke daerah sebesar Rp 128 miliar.
Pembahasan ini dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kediri, Senin (6/10), yang digelar di Ruang Tegowangi BKAD, lantaran gedung DPRD masih dalam tahap pemulihan pascakebakaran akhir Agustus lalu.
Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa, yang hadir mewakili Bupati Kediri, menegaskan bahwa penyesuaian anggaran menjadi keharusan agar keuangan daerah tetap efisien tanpa mengorbankan pelayanan dasar masyarakat.
“Ada pengurangan sekitar Rp 128 miliar. Ya, kita tetap bekerja secara maksimal. Kalau ada pengurangan, berarti kita harus diskusi lagi—apa yang jadi prioritas dan apa yang bisa kita kurangi,” ujar Dewi.
Dewi memastikan, sektor-sektor vital seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sosial tetap menjadi fokus utama dalam APBD 2026. Program baru yang belum mendesak, lanjutnya, akan dievaluasi ulang bahkan ditunda pelaksanaannya.
“Untuk infrastruktur dan pelayanan dasar tidak akan kita utuh-utuh. Mungkin yang lain yang baru akan kita sesuaikan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Murdi Hantoro, mengapresiasi kolaborasi Pemkab Kediri yang telah memfasilitasi rapat paripurna di ruang BKAD. Ia menyebut, meski digelar di tempat sementara, semangat kerja para anggota dewan tidak surut.
“Alhamdulillah rapat berjalan lancar. Meskipun di tempat baru, semangat anggota dewan tetap tinggi,” kata Murdi.
Murdi menambahkan, DPRD akan melanjutkan pembahasan dalam paripurna pandangan fraksi, guna menampung masukan terhadap strategi penyesuaian akibat berkurangnya dana transfer dari pusat.
“Kami berharap setiap fraksi bisa memberikan saran terkait pengurangan transfer daerah ini. Kita ingin mencari solusi terbaik agar program yang menyentuh masyarakat tetap berjalan,” tegasnya.
