KabarBaik.co – Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan sejumlah solusi penanganan bencana banjir lahar dingin dan tanah longsor yang menerjang sejumlah daerah di Sumatra Barat, Sabtu (11/5) lalu. Solusi tersebut dihadirkan menyusul dampak kerusakan yang diakibatkan dari bencana tersebut tergolong besar.
Hal ini disampaikan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto usai meninjau enam titik lokasi terdampak yakni Bukikbatabuah Kabupaten Agam, Pandai Sikek Sepuluh Kota, Lubuk Mata Kuciang, Lembah Anai, Simpang Manunggal, dan Jorong Panti Kabupaten Tanah Datar. Peninjauan tersebut dilakukan pada hari kedua kunjungan kerja Kepala BNPB, Selasa (14/5).
Suharyanto menyampaikan, pemerintah menargetkan proses penanganan darurat dapat berjalan optimal dan cepat. Sehingga lokasi terdampak dapat segera pulih dan kembali normal.
Sementara itu, data mutakhir berdasarkan laporan Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) BNPB hari ini per pukul 18.35 WIB, jumlah korban meninggal dunia tercatat 58 orang, sementara korban hilang bertambah dari 27 menjadi 35 orang dalam pencarian. Selain itu, untuk keluarga terdampak berjumlah 1.543 KK dan 33 orang mengalami luka-luka. Pusdalops dan BPBD setempat masih terus melakukan pengkajian dan pemutakhiran data menyusul masih dilaksanakannya proses pencarian dan evakuasi korban.
“Hari ini kami meninjau empat lokasi, besok baru rencananya ke pengungsian. Masih dalam kondisi tanggap darurat, sehingga pertama kami ingin pastikan di lokasi terdampak ini agar kondisi kembali normal jadi alat berat kita ingin memastikan sudah bergerak,” ujar Suharyanto.
Selanjutnya, ia menyampaikan, selain pengerahan alat berat untuk membantu menormalisasi kondisi dan pembersihan material banjir dan longsor di area permukiman, ia juga mendorong agar terus dilakukan pendataam terhadap rumah, yang mengalami kerusakan baik rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan.
“Hari ini ada empat lokasi untuk kami lihat langsung agar kemudian bisa ditentukan langkah-langkah selanjutnya. Juga dilakukan pendataan kerusakan mulai dari rumah, fasos, fasum agar bisa segera ditindaklanjuti untuk diperbaiki dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang,” tambah Suharyanto.
Guna mengoptimalkan pendistribusian bantuan logistik ke enam daerah terdampak BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong percepatan perbaikan sejumlah jalan nasional yang terputus dan jembatan yang rusak. Akses terputus dan jembatan yang rusak tersebut di antaranya meliputi Jalan Akses Simpang di Kota Padang Panjang dan 19 unit jembatan terdampak.
Menyusul hal tersebut, bantuan logistik bagi masyarakat dikirimkan melalui jalur udara menggunakan helikopter BNPB, khususnya di daerah Kabupaten Tanah Datar.
“Jadi hari ini karena transportasinya sulit dan ada enam kabupaten dan kota yang terdampak jadi perlu pembagian waktu yang tepat (untuk distribusi bantuan). Tadi kita lihat yang paling parah di Lembah Anai, itu masih ada yang terputus semoga dalam waktu dekat sudah bisa dilalui alat transportasi karena dari PUPR tadi sudah bergerak alat berat dikerahkan,” terang Suharyanto.
Sebagai salah satu upaya percepatan penanganan darurat bencana banjir bandang lahar dingin dan tanah longsor, BNPB bersama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan melaksanakan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Operasi TMC digelar guna mendukung proses evakuasi dan perbaikan sarana dan prasarana yang ada. Sehingga penanganan darurat tidak terhambat oleh cuaca buruk yang masih berpotensi terjadi sesuai prakiraan oleh BMKG untuk wilayah Sumatra Barat.
“Kami tidak ingin dalam usaha pada tahap tanggap darurat ini terhambat lagi prosesnya karena adanya turun hujan dan cuaca buruk sehingga adanya bencana susulan, maka hari ini sudah bergerak pesawat untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca besok kita lanjutkan lagi di wilayah Sumatra Barat diharapkan seminggu ke depan tidak ada hujan,” tambah Suharyanto.
Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, TMC akan disiapkan bersama antara BMKG dan BNPB. Dwikorita mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan dan memperhitungkan jumlah sortie yang akan dilakukan dengan melihat dinamisnya cuaca yang ada. Persiapan dilakukan untuk operasi selama tujuh hari ke depan.
“Untuk TMC masih kami hitung (berapa sortie) tapi kami akan siapkan kurang lebih untuk periode sekitar enam sampai tujuh hari. Nah berapa sortie-nya tergantung pertumbuhan awan, maka biasanya tadi bisa sampai 4 bahkan 11 sortie pernah kami lakukan tapi tidak selalu tergantung pertumbuhan awan tadi. Tapi kalau untuk pesawatnya kita siapkan sampai tanggal 22 Mei 2024,” terangnya.
Sebelumnya, operasi TMC sudah beberapa kali dilakukan oleh BNPB bersama BMKG. Upaya untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi ini dinilai cukup optimal dalam membantu penanganan-penanganan darurat bencana hidrometeorologi di sejumlah daerah di tanah air.
Selain perbaikan sarana dan prasarana, pemerintah juga terus mengupayakan penanganan terbaik bagi para warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana banjir tersebut. Salah satu alternatif yang disiapkan adalah dengan cara relokasi rumah khususnya yang rusak dan berada di dekat aliran sungai.
Adapun untuk rumah yang mengalami kerusakan akan diberikan bantuan stimulan rumah rusak dengan rincian nilai di antaranya 60 juta Rupiah untuk rusak berat, 30 juta Rupiah untuk rusak sedang, dan 15 juta Rupiah untuk rusak ringan.
“Untuk relokasi kami sedang asesmen, kami sudah memberikan rekomendasi di tahap transisi rehabilitasi rekonstruksi apakah ada relokasi, kalau ada relokasi maka pemerintah daerah menyiapkan lahan dan pemerintah pusat yang akan bangun. Bila tidak direlokasi, maka kami akan siapkan opsi lain seperti perbaikan,” jelas Suharyanto.
Upaya-upaya yang dilakukan sebagai percepatan penanganan darurat yang dilakukan oleh pemerintah bersama para stakeholder terkait ini bertujuan agar masyarakat dapat kembali memulai kehidupan dan penghidupannya sesegara mungkin.
“Rata-rata status tanggap darurat ini kan 14 hari, ini waktu yang cukup panjang jadi kita ingin melaksanakan secepat mungkin dari darurat ke rehabilitasi karena 14 hari ini bagi masyarakat cukup lama,” kata Suharyanto.(*)
