KabarBaik.co – Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, KH. Mochammad Irfan Yusuf, mengusulkan penyeragaman waktu tunggu haji di seluruh provinsi Indonesia menjadi rata-rata 26,4 tahun. Usulan ini diajukan ke DPR sebagai solusi atas ketidakadilan distribusi kuota haji yang selama ini terjadi.
“Dengan sesuai antrean, maka antrean itu sama. Aceh sampai Papua sama 26,4 tahun semua, itu ada keadilan di sana,” ujar menteri usai menghadiri wisuda program doktoral di UIN Malang.
Menteri yang akrab disapa Gus Irfan itu menjelaskan bahwa masih ada opsi metode campuran, yakni pembagian kuota berdasarkan jumlah penduduk dan antrean. Namun, ia menilai pola tersebut belum sepenuhnya adil.
“Pembagian kuota haji antarprovinsi saat ini juga belum sesuai amanat undang-undang, sehingga perlu diubah menjadi berbasis antrean,” ungkapnya.
Gus Irfan menegaskan, 7 persen kuota telah dialokasikan khusus bagi jamaah lanjut usia. Saat ini, Sulawesi Selatan tercatat memiliki waktu tunggu terpanjang hingga 40 tahun, sedangkan Jawa Timur sekitar 30 tahun.
Terkait biaya, Gus Irfan mengisyaratkan kemungkinan adanya penurunan pada 2026. “Ada angkanya, tapi insya Allah turun,” tegasnya. Pada 2025 lalu, pemerintah menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 4 juta menjadi Rp 89,4 juta, dengan rata-rata biaya perjalanan jamaah Rp 55,4 juta.
Bahkan, ia juga menekankan pentingnya transparansi pengelolaan dana haji yang mencapai Rp 20 triliun. Kementeriannya telah menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pendampingan penyelenggaraan, pelacakan rekam jejak pegawai, hingga verifikasi integritas aparatur.
“Satu persen saja kebocoran itu luar biasa, sama dengan Rp200 miliar. Dan itu semua dana rakyat, dana umat yang harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat,” tegasnya. (*)
