KabarBaik.co – Wali Kota Batu, Nurochman, menginstruksikan percepatan pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif guna menjaga stabilitas dan efektivitas birokrasi pasca-perombakan besar-besaran di lingkungan Pemerintah Kota Batu. Meski saat ini posisi Sekda masih diisi Pelaksana Harian (Plh), Nurochman menegaskan roda pemerintahan harus tetap berjalan optimal tanpa kendala administratif.
Menurut Nurochman, Sekda merupakan posisi strategis yang mengoordinasikan seluruh perangkat daerah sehingga tidak boleh dibiarkan kosong terlalu lama. “Sekda adalah posisi strategis yang mengoordinasikan seluruh perangkat daerah. Karena itu, jabatan ini tidak boleh dibiarkan kosong terlalu lama. Kami telah meminta Plh Sekda untuk segera menyiapkan tahapan menuju pengisian pejabat definitif,” ujar Nurochman, Jumat (23/1).
Sebagai langkah awal, Plh Sekda yang saat ini dijabat oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu ditugaskan mengusulkan nama Penjabat (Pj) Sekda kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Setelah Pj Sekda ditetapkan, Pemkot Batu akan segera menggelar seleksi terbuka (open bidding) untuk mengisi jabatan Sekda definitif.
Nurochman mematok target ambisius agar seluruh proses seleksi rampung dalam waktu kurang dari tiga bulan. Ia menekankan pentingnya percepatan proses tanpa mengabaikan regulasi yang berlaku. “Jika proses bisa dimulai hari ini, besok harus sudah dikirim ke Provinsi. Kita berkejaran dengan waktu. Untuk calon Pj Sekda, kami memprioritaskan internal Pemkot Batu. Banyak pejabat eselon kami yang memiliki kapasitas, pengalaman, dan pemahaman mendalam terkait birokrasi daerah,” tegasnya.
Selain posisi Sekda, Pemkot Batu juga telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) pada sejumlah jabatan strategis, di antaranya Kepala Satpol PP, Kepala Diskumperindag, dan Sekretaris DPRD Kota Batu. Penunjukan tersebut disebut sebagai bagian dari strategi transisi untuk menjaga kesinambungan agenda pembangunan.
Nurochman menampik adanya kekosongan kepemimpinan di tubuh birokrasi Pemkot Batu. Ia justru melihat momentum ini sebagai bentuk pembaruan komitmen kerja dan konsolidasi internal pasca-rotasi jabatan besar-besaran. “Sumber daya manusia di internal kami sangat mencukupi, tinggal bagaimana evaluasi kinerjanya ditingkatkan. Prinsip utamanya adalah pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu oleh proses rotasi maupun seleksi jabatan,” pungkasnya.
Secara independen, kebijakan ini dipandang sebagai langkah konsolidasi internal Wali Kota Batu untuk memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, sekaligus memastikan transisi kepemimpinan birokrasi berjalan efektif tanpa mengganggu pelayanan publik. (*)
