KabarBaik.co – Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo (Mas Adi) menyampaikan jawaban resmi atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna III Pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Kota Pasuruan, Rabu (26/11).
Mas Adi mengapresiasi seluruh fraksi yang telah memberikan kritik, saran, dan perhatian terhadap penyusunan RAPBD 2026. Terutama ketika pemerintah daerah harus menghadapi penurunan signifikan kapasitas fiskal akibat turunnya transfer ke daerah (TKD).
“Masukan dari seluruh fraksi merupakan komitmen bersama untuk memastikan APBD 2026 tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat,” ujar Mas Adi.
Menanggapi pandangan Fraksi Golkar, Mas Adi menegaskan bahwa pemerintah menerapkan prinsip money follow program untuk memastikan anggaran diarahkan pada program yang memiliki output jelas dan berdampak langsung bagi masyarakat. Penurunan TKD sebesar Rp 139,80 miliar disebut menjadi tantangan besar dalam menjaga stabilitas indikator makro daerah.
“Meskipun terjadi penurunan TKD, kami tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan dasar melalui efisiensi pada belanja penunjang serta penguatan mandatory spending,” jelas Mas Adi. Adapun alokasi mandatory spending tetap dipertahankan, yakni belanja pendidikan sebesar 23,89 persen, serta belanja infrastruktur sebesar 28,97 persen.
Sejumlah fraksi juga menyoroti besaran piutang daerah. Menanggapi hal tersebut, Mas Adi menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan penagihan langsung dan pengiriman surat tagihan kepada wajib pajak, sekaligus memperkuat sistem pengelolaan pendapatan melalui digitalisasi.
Berbagai aplikasi dan kanal pembayaran disiapkan, seperti SMART PBB, SIMPEL BPHTB, SIMPATDA, e-Retribusi, hingga pembayaran digital melalui QRIS dan virtual account. “Digitalisasi PAD adalah strategi jangka panjang untuk menutup celah kebocoran pendapatan dan meningkatkan transparansi,” ujarnya.
Mas Adi memastikan bahwa meski anggaran mengalami penyesuaian, sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Distribusi kain seragam untuk siswa SD/MI/SMP/MTs telah tuntas pada 2025 dan ditargetkan berjalan tepat waktu pada 2026. Untuk penanganan stunting, pemerintah tetap menjalankan pendataan melalui aplikasi e-PPGBM serta mengutamakan intervensi gizi, pendampingan keluarga berisiko, dan penguatan posyandu.
“Penanganan stunting tidak boleh berhenti. Intervensi dasar harus tetap berjalan meskipun anggaran terbatas,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menarik investasi dan mendorong peningkatan pendapatan daerah. Upaya tersebut meliputi penyederhanaan perizinan, penyediaan peta investasi berbasis GIS, penyusunan Raperda RUPM dan Insentif Penanaman Modal, hingga penguatan kemitraan pemerintah–swasta (PPP).
Selain itu, pendataan aset tidak produktif terus dilakukan agar dapat dioptimalkan menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah. Menutup penyampaiannya, Mas Adi menegaskan bahwa seluruh jawaban atas pemandangan umum fraksi menjadi bagian penting dari komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan efektivitas pembahasan RAPBD 2026.
“Semoga kolaborasi legislatif dan eksekutif membawa kemajuan serta keberkahan bagi Kota Pasuruan,” pungkasnya. (*)
