KabarBaik.co, Surabaya – Persoalan banjir menahun yang menghantui warga Kelurahan Gunung Anyar Tambak akhirnya sampai ke meja legislatif. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi C DPRD Kota Surabaya, warga Perumahan Puri Gunung Anyar Regency mencurahkan keluh kesah mereka terkait genangan air yang tak kunjung tuntas.
Ketua RT 06 RW 07, Mukani, mengungkapkan bahwa wilayahnya yang dihuni sekitar 300 kepala keluarga menjadi “titik nadir” atau area terendah. Kondisi ini diperparah saat hujan lebat berbarengan dengan fenomena pasang air laut (rob).
“Genangan bisa mencapai 50–70 sentimeter dan bertahan lebih dari lima jam, meskipun pintu air sudah ditutup dan pompa dinyalakan,” ujar Mukani di hadapan pimpinan rapat.
Ia membeberkan ada delapan gang sepanjang 1.000 meter yang butuh penanganan serius. Namun, karena keterbatasan anggaran, baru sebagian kecil yang bisa diusulkan untuk intervensi.
“Dua titik saja butuh sekitar Rp 750 juta. Kalau total semua bisa lebih dari Rp 1 miliar,” imbuhnya.
Belum Masuk Master Plan
Fakta mengejutkan terungkap dalam rapat tersebut. Kabid Infraswil Bappeda Surabaya, Windo Gusman Prasetyo, mengakui bahwa kawasan Gunung Anyar Tambak ternyata belum terintegrasi dalam Surabaya Drainage Master Plan.
“Karena ini kawasan hunian baru, saluran tersiernya belum terbangun sistematis. Tahun ini kami akan lakukan kajian menyeluruh untuk merevisi sistem Kebonagung atau membangun sistem drainase baru,” jelas Windo. Kajian ini ditargetkan rampung dalam satu hingga dua bulan ke depan.
Senada, Kabid Pematusan DSDABM, Adi Gunita, menyatakan pihaknya tengah meninjau ulang efektivitas rumah pompa Kebonagung. Ia juga mengingatkan pentingnya penyerahan Fasilitas Umum dan Sosial (Fasum-Fasos) agar pemerintah bisa masuk melakukan intervensi fisik secara menyeluruh.
Dewan Desak Solusi Sistemik
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, yang memimpin rapat, menegaskan bahwa Pemkot Surabaya tidak boleh hanya memberikan solusi “tambal sulam” seperti sekadar meninggikan paving.
“Kalau sistemnya tidak dibangun, air hanya akan berputar dari rumah warga ke sungai lalu kembali lagi. Ini harus diselesaikan secara sistemik,” tegas Aning.
Politisi perempuan ini mendorong adanya solusi jangka panjang berupa pembangunan sistem pengendalian banjir terintegrasi, mulai dari pembangunan bozem, pintu air, hingga pompa di setiap outlet menuju laut, sesuai amanat Raperda Pengendalian Banjir.
“Kami meminta survei dan kajian segera dimulai Maret mendatang. Warga pesisir timur tidak boleh terus-menerus menjadi langganan banjir setiap musim hujan,” pungkasnya. (*)
