KabarBaik.co – Sebanyak 21 ribu warga kurang mampu di Jombang terancam tidak lagi mendapatkan layanan jaminan kesehatan (jamkes) gratis dari pemerintah pusat.
Kondisi ini menyusul penonaktifan 7,3 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) oleh Kemensos karena tak tercantum dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan dinilai sudah sejahtera.
Merespons hal ini, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jombang mendesak Pemkab segera turun tangan. Mereka meminta agar anggaran dari APBD 2025 dialokasikan untuk menjamin layanan kesehatan warga terdampak.
“Kami menyetujui P-APBD 2025, namun tetap memberikan catatan-catatan penting agar arah kebijakan anggaran ini benar-benar menjawab kebutuhan rakyat,” ujar Sekretaris Fraksi PDIP Ama Siswanto, Kamis (17/7).
Ama menyebut penghentian bantuan dari APBN sangat berdampak luas. Tercatat ada 14 ribu penerima lama yang dinonaktifkan, serta 7 ribu calon peserta baru yang belum bisa diakomodasi.
“Ini bukan angka kecil. Pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam. Pemkab wajib menjamin keberlanjutan layanan kesehatan bagi warga miskin terdampak,” ujar Ama.
Menurut Ama, solusi tidak bisa hanya dengan memindahkan peserta ke program bantuan kesehatan masyarakat miskin (beakesmaskin). Tanpa subsidi, mereka otomatis menjadi peserta mandiri dan harus membayar iuran BPJS.
“Kalau masuk beakesmaskin tanpa subsidi, itu justru makin menyusahkan warga. Yang kami maksud ‘dicover’ adalah dijamin penuh pembiayaannya,” jelasnya.
Ama juga menyoroti sikap Pemkab Jombang yang dinilai masih lemah dalam komitmen anggaran. Ia menilai pemerintah hanya berputar dalam wacana koordinasi tanpa langkah nyata.
“Kami minta langkah konkret, bukan sekadar rapat koordinasi. Harus ada skema pembiayaan yang jelas,” tegasnya.
Ama mengingatkan bahwa jaminan kesehatan adalah hak dasar rakyat. Dicabutnya akses layanan ini bisa berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di Jombang.
“Ini soal keadilan sosial dan tanggung jawab negara. Pemerintah daerah tidak boleh lepas tangan,” imbuhnya.
Tak hanya soal layanan kesehatan, Fraksi PDIP juga mengkritisi rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ama memperingatkan agar Pemkab tidak serta merta menjadikan kenaikan pajak dan retribusi sebagai satu-satunya solusi.
“Kalau solusinya hanya menaikkan pajak dan retribusi, itu bukan ide, tapi bentuk penindasan normatif terhadap masyarakat. Harus ada cara lain yang lebih kreatif,” tegasnya.
Program seragam sekolah gratis juga tak luput dari kritik. Ama menyebut program itu lebih menyerupai subsidi ketimbang fasilitas.
“Setiap siswa idealnya butuh empat stel seragam, tapi hanya diberi satu. Jadi ini lebih tepat disebut program subsidi, bukan gratis,” ujarnya.
Ia juga meminta perhatian lebih terhadap masalah infrastruktur sekolah rusak dan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), khususnya jalur prestasi non-akademik yang menurutnya rawan manipulasi.
“Pemkab harus ketat dalam verifikasi sertifikat prestasi. Jangan sampai anak-anak diajari akal-akalan sejak awal masuk sekolah,” tandasnya. (*)
Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam WhatsApp Channel KabarBaik.co. Melalui Channel Whatsapp ini, kami akan terus mengirimkan pesan rekomendasi berita-berita penting dan menarik. Mulai kriminalitas, politik, pemerintahan hingga update kabar seputar pertanian dan ketahanan pangan. Untuk dapat bergabung silakan klik di sini
