KabarBaik.co, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mulai menggerakkan langkah awal penyusunan arah pembangunan daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026. Agenda ini menjadi pijakan penting dalam merancang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2027 yang lebih tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menekankan bahwa fokus pembangunan ke depan akan diarahkan pada sektor pertanian, kesehatan, serta pengelolaan air yang terintegrasi dengan aspek lingkungan.
Menurutnya, tantangan pembangunan saat ini menuntut perencanaan yang tidak hanya efektif, tetapi juga mampu menjawab kondisi ekonomi yang dinamis.
“Yang perlu ditekankan adalah efisiensi dan upaya meningkatkan pendapatan di tengah kondisi ekonomi saat ini. Musrenbang menjadi tahapan penting untuk mewujudkan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel meski dengan keterbatasan anggaran,” tegasnya, Jumat (27/3).
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan usulan yang konstruktif, inovatif, dan solutif, sehingga penentuan skala prioritas pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bappeda Bojonegoro, Helmy Elisabeth, menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD 2026 merupakan kelanjutan dari proses perencanaan berjenjang yang telah dimulai dari tingkat desa dan kelurahan.
Ia memaparkan, total usulan yang masuk untuk RKPD 2027 mencapai 3.068 usulan. Rinciannya, sebanyak 1.734 usulan berasal dari pokok pikiran DPRD, 1.293 dari desa/kelurahan, serta 41 usulan dari instansi vertikal. Selain itu, terdapat 302 usulan yang diajukan ke tingkat provinsi.
“Ini menunjukkan partisipasi yang sangat tinggi dari berbagai pihak dalam proses pembangunan daerah,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Plt Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Mohammad Yasin, mengingatkan pentingnya disiplin terhadap timeline perencanaan. Menurutnya, ketepatan waktu menjadi kunci dalam memastikan seluruh usulan yang layak dapat diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum penetapan RKPD.
“Semua usulan yang memenuhi kriteria harus sudah masuk tahap verifikasi sebelum RKPD ditetapkan. Ketaatan pada jadwal menjadi kekuatan dalam pengawalan pembangunan,” ujarnya.
Melalui Musrenbang ini, Pemkab Bojonegoro berharap mampu merumuskan arah pembangunan yang lebih terukur, inklusif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (*)
