KabarBaik.co – Sebanyak 5,2 juta bidang tanah di Jawa Timur (Jatim) belum bersetifikat atau memiliki alas hak yang sah. Fakta tersebut diungkap Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Jatim Asep Heri saat acara Pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) di Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti, Gresik, Senin (10/11).
Asep Heri menjelaskan, Gemapatas dihadirkan untuk menyongsong program strategis nasional tahun 2026. Yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Dari 21 juta bidang tanah di Jawa Timur, sebanyak 5,2 juta belum bersertifikat. Tahun 2028 harapannya seluruh bidang tanah di Jawa Timur selesai, 5,2 juta bidang tanah itu bersertifikat,” katanya.
Tahun 2026 mendatang, BPN Jatim mendapat alokasi 513 ribu produk sertifikat tanah. Untuk menyukseskan program tersebut, dimulai dengan gebrakan Gemapatas.
“Ada 1,8 juta patok batas yang tersebar di 638 desa dan 319 kecamatan se-Jawa Timur. Secara fisik pasang dulu patoknya, kemudian nanti diurus sertifikatnya,” tandas mantan Kepala BPN Gresik tersebut.
Gemapatas adalah kegiatan pra yang digelar selama dua bulan November-Desember 2025 sebelum agenda inti PTSL pada tahun 2026. “Dalam dua bulan ini, harapannya tanah sudah dipasang patok, persyaratan sudah siap, pemahaman masyarakat sudah matang, dan tahun 2026 pendaftarannya melalui digitalisasi dalam rangka sertifikat elektronik,” tukasnya.
Selain Gemapatas, BPN juga merangkul Desa Binaan guna menyukseskan program strategis nasional tersebut. Heri juga menyinggung peran pemerimtah daerah dalam program kolaborasi ini.
“Dari 39 pemerintah daerah di Jawa Timur, baru 28 yang membebaskan BPHTBP. Ini saya titip salam juga buat para bupati dan wali kota, karena ini program pro rakyat. Gemapatas adalah gerakan hasil kolaborasi, kita semua harus bersinergi,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Gresik Rarif Setiawan menyebut pentingnya legalitas atas bidang tanah. Khususnya bagi kota industri seperti Gresik.
“Sebagai kota industri, banyak investor yang ingin menanamkan modal di Gresik. Bila tanahnya masih bermasalah, saling klaim, belum jelas patoknya, ini bisa menunda bahkan membatalkan para investor untuk datang ke Gresik,” kata Rarif.
“Untuk itu, kesempatan ini ayo dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jika sudah terpasang patok, maka ketika ada program PTSL tidak ada kendala apapun,” lanjutnya. Di Gresik sendiri, sasarannya ada 16 desa dan diproyeksikan selesai sesuai target.
Sementara itu, Wabup Gresik Asluchul Alif menyatakan dukungannya terhadap pencanangan Gemapatas. “Ini bukan sekadar menancapkan patok di tanah, tapi bukti kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum atas tanah,” tegasnya. (*)
