KabarBaik.co – DPC PKB Jember meminta pimpinan sementara DPRD Jember melakukan langkah cepat soal Alat Kelangkapan Dewan (AKD) di mana hingga saat ini belum ditetapkan agar tugas DPRD sebagai fungsi pengawas bisa segera dijalankan.
Hal itu diungakapkan Ketua DPC PKB Jember, Ayub Junaidi. Ia mengatakan, setelah dilantik pada bulan Agustus lalu, kinerja DPRD hingga kini belum bisa maksimal. Karena belum ditetapkannya pimpinan definif.
“Jadi pimpinan itu belum definitif, otomatis belum bisa menetapkan komisi, jadi belum bisa bekerja karena komisi juga tidak bisa ditetapkan,” kata Ayub sata dikonfirmasi di Kantor PKB Jember, Sabtu (21/9).
Oleh karena itu ia meminta kepada pimpinan sementara DPRD Jember untuk melakukan langkah cepat agar AKD segera bisa terbentuk dan DPRD bisa bekerja secara maksimal.
“Saya juga bingung kenapa lama, katanya ada partai yang belum mengeluarkan SK atau rekom pimpinan, jatahnya kan ada empat, Gerindra, PKB dan Nasdem sudah semua, berarti tinggal satu PDIP,” kata Ayub.
Mantan pimpinan DPRD Jember periode 2014-2019 itu menilai, belum turunnya SK atau rekomendasi dari partai itu sangat menghambat kinerja DPRD Jember yang tentunya akan berimbas kepada masyarakat.
“Misalnya ada masyarakat punya keluhan soal layanan kesehatan, mengadu ke dewan, kan bingung, karena belum ada komisinya,” terangnya.
Bahkan Ayub menegaskan, jika memang persoalan AKD ini berlarut-larut, pimpinan sementara DPRD harus mengambil langkah tegas.
“Saya lihat di daerah lain ada juga SK-nya belum turun dari DPP partai, itu ditinggal, jadi tidak perlu menunggu dan langsung penetapan AKD,” pungkasnya.
Diketahui, hingga kini AKD DPRD Jember memang belum bisa ditetapkan karena SK pimpinan dari PDIP belum juga terbit, yang membuat pimpinan saat ini belum definitif. Sementara dari empat jatah pimpinan hanya tiga partai yang telah menerbitkan SK diantaranya, Gerindra, PKB dan Nasdem. (*)
