KabarBaik.co – Aktivitas tambang pasir di wilayah Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, terus menuai protes. Apalagi pihak perusahaan yang melakukan penambangan pasir tersebut tanpa pengawasan dari instansi terkait.
Permasalahan tersebut akhirnya dibawa oleh aktivis peduli lingkungan ke Satpol PP Kabupaten Pasuruan. Tujuannya untuk memastikan tambang-tambang yang ada di Pasuruan sudah berizin atau masih bodong.
Ayi Suhaya, koordinator aktivis peduli lingkungan menyampaikan, hingga saat ini Satpol PP belum melakukan penindakan terhadap aduan yang disampaikan. “Saya sudah sampaikan, tapi sampai saat ini tidak ada penutupan yang diberikan pada penambang pasir,” ucap Ayi, Jumat (15/8).
Ayi mengusulkan pemerintah daerah agar membuat kebijakan terhadap aktivitas tambang liar yang selama ini telah mengambil keuntungan besar. “Sudah meraup keuntungan besar dari usaha tambang, tapi tidak ada pajak apalagi CSR yang diberikan kepada lingkungan,” tegasnya.
Ayi menyesalkan tidak adanya tindakan penutupan oleh pemerintah terhadap banyaknya tambang ilegal yang beroperasi. Padahal, wilayah yang dijadikan lokasi tambang merupakan daerah resapan air dan pertanian yang perlu dilindungi.
“Setiap tahun sudah krisis air bersih, ditambah tambang semakin banyak yang membuat hilang daerah resapan. Juga lahan yang dipakai merupakan lahan pertanian,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Pasuruan, Rido Nugroho mengatakan, kewenangan soal pertambangan berada di tingkat provinsi. “Jadi daerah tidak bisa melakukan penindakan, soalnya sudah dicabut kewenangan tersebut,” terang Rido.
Aduan terkait persoalan itu, lanjut Rido, sudah disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Sudah melakukan pertemuan di provinsi, bahkan sudah beberapa kali, dan gubernur akan menindak lanjuti dari dinas terkait. Apabila melanggar akan ditutup,” pungkasnya. (*)
