KabarBaik.co – Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bojonegoro ingin membuat nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah kabupaten (pemkab) setempat. Khususnya untuk anggaran program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL0 2026.
Keinginan ATR/BPN Bojonegoro itu disebabkan karena pada 2026 mendatang BPN Pusat sudah tidak lagi melaksanakan program (PTSL). Sementara, saat ini di Bojonegoro masih tersisa sekira 50.000 bidang tanah yang belum bersertifikat.
Pada tahun ini, khusus untuk PTSL Bojonegoro, ATR/BPN Pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7 miliar dengan target sebanyak 33.800 bidang tanah. Jika ditotal kebutuhan anggaran untuk 50.000 bidang tanah itu angkanya mencapai Rp 8-10 miliar.
Menurut Kepala Kantor ATR/BPN Bojonegoro, Sigit Rachmawan Adhi, meski tak ada lagi program PTSL dari BPN Pusat, program ini bisa didanai oleh pihak lain. Baik oleh pemerintah daerah maupun dana corporate social responsibility (CSR) dari pihak swasta.
”Untuk itu, BPN Bojonegoro akan membuat nota kesepahaman dengan Pemkab Bojonegoro terkait program PTSL 2026,” ujar Sigit.
Menanggapi rencana itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Supriyanto menyatakan, pihaknya akan melihat regulasi yang ada terkait hal itu.
“Setelah itu akan dilakukan kajian dari Banggar DPRD bersama dengan TAPD di pihak eksekutif, berikutnya baru meninjau ketersediaan anggaran untuk PTSL 2026,” kata Ahmad Supriyanto, Kamis (30/1).
Menurut Supriyanto, tahapan itu dilakukan karena dalam pembahasan APBD 2026, pihak Banggar akan memprioritaskan program-program yang ada dalam visi misi bupati dan wakil bupati Bojonegoro terpilih, Setyo Wahono-Nurul Azizah.
“Selama ada aturan yang mendasari dan anggarannya tersedia, tentu PTSL itu bisa dicover (dari APBD 2026),” tandas Supriyanto. (*)
