KabarBaik.co — Pengelolaan keuangan desa harus transparan dan bebas dari rasa takut. Pesan itu ditegaskan Anggota Komisi XI DPR RI Thoriq Majiddanor dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 yang digelar di GNI Gresik, Jumat (9/5).
Workshop ini mengusung tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Workshop yang diinisiasi oleh Thoriq Majiddanor atau dikenal Jiddan ini berkolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur sebagai mitra sekaligus narasumber.
Hadir pula Plt Bupati Gresik Asluchul Alif, Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa PDTT Nugroho Sutijo Nagoro, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Desa Arman Sahri Harahap, Perwakilan BPKP Jatim Abdul Khoir, Kepala DPMD Gresik Abu Hassan, serta perwakilan instansi vertikal seperti Kanwil Dirjen Perbendaharaan dan Kapolres Gresik. Para kepala desa se-Kabupaten Gresik turut menjadi peserta dalam acara kali ini.
Dalam paparannya, Anggota Komisi XI DPR RI Jiddan menekankan pentingnya akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan dana desa. “Kami di DPR RI menerima banyak laporan fiktif. Ada proyek yang seharusnya belum dikerjakan, tapi dalam laporan keuangan disebut sudah rampung. Ini pelanggaran yang paling sering kami temukan pada laporan di pusat. Jangan sampai kades-kades di Gresik seperti itu. Ini bisa fatal,” katanya tegas.
Ia juga menyoroti peran penting Pemerintah Desa (Pemdes) sebagai aktor utama dalam siklus keuangan desa, mulai dari penyusunan hingga pelaksanaan APBDes yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). “Saya sebagai putera daerah Gresik ingin memberikan kontribusi lewat ilmu, pengalaman, maupun pengawalan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” ujar politisi muda dari Partai Nasdem ini.
Jiddan juga menyebut bahwa banyak program Presiden Prabowo yang berpihak ke desa, seperti Koperasi Merah Putih dan optimalisasi Dana Desa. Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada perencanaan dan pengelolaan di tingkat desa. “Ini harus dikawal dari bawah. Kepala desa harus paham regulasi, berani transparan, dan jangan ragu dalam mengambil keputusan,” pesannya.
Sementara itu, Plt Bupati Gresik Asluchul Alif dalam sambutannya menyampaikan pentingnya workshop semacam ini untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa. “Idealnya pelatihan seperti ini digelar dua hingga tiga kali dalam setahun. Mengingat dana desa yang dikelola tidak kecil, mencapai setengah triliun rupiah jika ditotal,” ujar Alif. Rinciannya adalah Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp172,7 miliar, Dana Desa (DD) Rp312 miliar, dan bagi hasil pajak sebesar Rp126,8 miliar.
Ia berharap, melalui pelatihan ini, para kepala desa makin siap mengelola dana publik secara akuntabel. “Workshop ini menjadi ruang belajar sekaligus pengingat agar dana desa betul-betul digunakan untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” tutupnya.
Workshop ini juga menjadi ruang evaluasi dan diskusi terbuka antara pemerintah pusat, daerah, hingga desa, agar tata kelola desa di Kabupaten Gresik bisa menjadi contoh dalam pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat.(*)
