KabarBaik.co, Malang – Anggota Komisi B DPRD Kota Malang Fraksi Gerindra, Abu Bakar, menegaskan komitmennya dalam memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sekaligus merespons berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat selama satu tahun masa kerja DPRD.
Abu Bakar menjelaskan, Komisi B selama ini fokus pada fasilitasi UMKM melalui pelatihan dan pendampingan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mendorong terciptanya lapangan kerja, khususnya di tingkat RT dan RW.
“Kami bukan pemberi lapangan kerja secara langsung, tetapi melalui pokok pikiran (pokir) dewan ada pelatihan, pendampingan, bahkan bantuan alat. Itu salah satu cara menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran,” ujarnya saat reses perdana di Kecamatan Sukun, Kota Malang.
Menanggapi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum sepenuhnya terserap, Abu Bakar menegaskan bahwa MBG merupakan program pemerintah pusat. Pelaksanaannya bergantung pada mitra, bukan pada partai politik maupun DPRD. “MBG itu program pusat, jadi sinkronnya dengan mitra pelaksana. Siapa yang diberdayakan tergantung mitra, bukan dari partai mana pun,” tegasnya.
Ia juga menyinggung perkembangan Koperasi Merah Putih (KMP) di Kota Malang. Menurutnya, secara struktur koperasi tersebut telah terbentuk, namun untuk progres lanjutan masih menunggu kejelasan dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Kopindag). “Strukturnya sudah ada, tinggal bagaimana progres ke depan. Kami masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari Kopindag,” jelasnya.
Selain itu, Abu Bakar menyoroti persoalan sampah di wilayah Bakalan Krajan RW 1, 5, dan 7 yang telah dikeluhkan warga selama hampir lima tahun. Ia menyebut keterbatasan armada pengangkut menjadi penyebab utama. “Bak pengangkutnya hanya satu, jelas tidak mencukupi. Meski bukan ranah Komisi B, kami akan komunikasikan dan rekomendasikan ke dinas terkait,” ujarya.
Terkait kebijakan pajak UMKM, Abu Bakar menegaskan DPRD terus mendorong agar regulasi tidak memberatkan pelaku usaha kecil, baik yang berjualan secara offline maupun online. “Online tidak bisa dihindari karena perkembangan zaman. Tapi pedagang offline juga punya beban sewa, listrik, karyawan, dan pajak. Harus ada kebijakan yang adil dan tidak memberatkan kedua belah pihak,” ujarnya.
Sebagai salah satu anggota DPRD termuda di Kota Malang, Abu Bakar juga membuka ruang seluas-luasnya bagi generasi muda untuk berdiskusi dan menyampaikan gagasan. “Kami terbuka untuk anak muda yang ingin berdiskusi secara konkret. Silakan datang, berdialog, dan berkolaborasi. Kami siap mendengar,” tegasnya. (*)
