KabarBaik.co, Nganjuk – Seorang anggota DPRD Nganjuk, Sahrur Cahya Ramadhan, melaporkan sebuah akun TikTok. Sahrur menganggap video dalam akun tersebut telah merugikan nama baiknya.
Dalam konten yang beredar, tidak hanya namanya yang disebut secara jelas, melainkan juga asal desa dan rumah tempat tinggalnya yang ditampilkan tanpa izin. Bahkan, video tersebut juga menyiratkan tuduhan terkait dugaan keterlibatannya dalam pembelian BBM ilegal.
Sahrur alias Yoyok menegaskan bahwa seluruh narasi dalam video tersebut adalah hoaks yang tidak memiliki dasar fakta sama sekali. Ia dengan terbuka menerima kritik membangun terkait dengan jabatannya sebagai anggota DPRD, bukan fitnah pribadi yang tidak mendasar.
“Silakan kiritik kalau dalam menjalankan tugas sebagai DPRD dinilai tidak benar. Tapi narasi di video itu hoaks, tidak benar,” ujar Sahrur saat berbincang dengan KabarBaik.co, Minggu (1/2).
Sahrur menjelaskan video tersebut mulai beredar beberapa hari yang lalu dan cepat menyebar di kalangan warga lokal. Konten yang dibuat oleh akun yang belum diketahui identitas pemiliknya mengemukakan sejumlah tuduhan yang dinyatakan tidak benar terkait dengan tugas dan perannya sebagai anggota legislatif daerah.
Salah satunya adalah tuduhan bahwa ia memiliki hubungan dengan pihak yang melakukan pembelian dan penyebaran solar subsidi secara ilegal.
“Sebagai pejabat publik, saya menyadari bahwa pengawasan dan masukan dari masyarakat adalah bagian penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan keputusan,” tuturnya.
Namun, sambung Sahrur, ketika video tersebut menyebutkan nama, desa asal, hingga menampilkan gambar rumah, dan bahkan menyebarkan tuduhan tanpa bukti tentang solar ilegal, menurut Sahrur hal itu sudah melampaui batas kritik yang seharusnya dan berubah menjadi fitnah pribadi yang tidak mendasar.
“Saya dengan tegas menyatakan bahwa seluruh narasi dalam video itu adalah hoaks. Bahkan, beberapa warga desa sudah mulai bertanya-tanya dan itu mempengaruhi kehidupan keluarga saya,” ungkap Sahrur
Sahrur menegaskan bahwa ia siap bekerja sama dengan pihak berwenang dalam menyelidiki tuduhan tersebut untuk membuktikan bahwa narasi dalam video tiktok itu adalah hoaks. Sahrur kembali menegaskan bahwa ia selalu menerima kritik membangun terkait dengan jabatannya sebagai anggota DPRD untuk kemajuan bersama daerah Nganjuk.
“Saya hanya ingin agar yang bersalah mendapatkan sanksi yang sesuai dan tidak ada lagi orang lain yang mengalami hal serupa. Saya siap memberikan semua klarifikasi yang diperlukan karena saya yakin seluruh tuduhan dalam video itu adalah hoaks,” lanjut Sahrur.
Sahrur juga mengajak masyarakat untuk terus memberikan masukan dan kritik konstruktif terkait dengan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPRD, karena itu adalah bagian penting dari demokrasi.
“Semoga kasus ini bisa menjadi contoh bagi kita semua tentang pentingnya menggunakan media sosial dengan bijak dan mengatasi masalah publik melalui jalur hukum yang benar,” pungkasnya.
Sahrur sendiri sudah dimintai keterangan terkait kasus tersebut di Polres Nganjuk. Sahrur menyampaikan dua laporan terpisah yang berkaitan dengan penyebaran konten video di media sosial. Laporan pertama teregister dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor: STTLPM/29.SATRESKRIM/I/2026/SPKT/POLRES NGANJUK, terkait beredarnya sebuah video di grup aplikasi WhatsApp.
Laporan kedua dicatat dengan Nomor: STTLPM/30.SATRESKRIM/I/2026/SPKT/POLRES NGANJUK, terkait unggahan video serupa yang beredar melalui platform TikTok.
Hingga berita ini diunggah, Polres Nganjuk belum memberikan keterangan terkait laporan dari anggota DPRD tersebut. Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Sukaca dan Kasi Humas Polres Nganjuk Iptu Fajar Kurniadi belum merespons pesan dan panggilan KabarBaik.co. (*)
