KabarBaik.co – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) sekaligus Kepala BP2MI, Abdul Kadir Karding, meluncurkan program Desa Migran EMAS (Edukatif, Maju, Aman, dan Sejahtera) di Kabupaten Gresik. Program tersebut dalam upaya menciptakan ekosistem migrasi yang aman, legal, dan berkelanjutan.
Peluncuran dilakukan di Wahana Ekspresi Poeponegoro (WEP) bersama Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. Lima desa yang ditetapkan sebagai percontohan antara lain Desa Campurejo, Desa Dalegan, Desa Ngemboh, Desa Cangakan, dan Desa Mentaras. Kelima desa ini diproyeksikan menjadi model pengelolaan migrasi pekerja secara prosedural yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi desa.
“Desa Migran EMAS adalah bentuk komitmen membangun perlindungan dari hulu. Karena pintu awal dari tindak kekerasan dan eksploitasi pekerja migran sering kali terjadi di desa, melalui informasi yang keliru atau rayuan sindikat,” ujar Karding.
Menurut data kementerian, sekitar 95–97 persen pekerja migran yang mengalami kekerasan atau eksploitasi berangkat secara nonprosedural, umumnya melalui calo dan sindikat. Para pekerja ilegal ini kerap hanya bermodalkan paspor dan visa turis tanpa keterampilan atau kontrak kerja yang jelas.
Menteri PPMI menyebutkan, kementeriannya yang baru dibentuk di era Presiden Prabowo Subianto, mengemban dua tugas pokok: menghapus praktik eksploitasi dan perdagangan orang, serta menempatkan pekerja migran secara prosedural dan profesional.
“Peluang kerja ke luar negeri hingga 9 Juli 2025 mencapai 381.066 lowongan, sementara yang terserap baru 28.648 atau 7,52 persen. Masih ada 352.418 posisi yang bisa diisi oleh tenaga kerja Indonesia dengan keterampilan,” kata Karding.
Untuk menjawab tantangan itu, BP2MI bersama Pemkab Gresik akan membentuk Migran Center, sebagai pusat pembekalan skill, soft skill, hingga penguasaan bahasa bagi calon pekerja migran. Harapannya, PMI yang kembali tidak hanya membawa uang, tapi juga keterampilan dan budaya kerja positif dari negara penempatan.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyambut baik inisiatif pusat tersebut. Ia menyatakan, perlindungan dan pemberdayaan PMI menjadi salah satu prioritas dalam Nawakarsa—program unggulan daerah.
“Gresik bukan satu-satunya kantong PMI di Jatim, tapi kami memiliki data jelas, terutama dari kawasan utara dan Bawean. Sebaran terbesar berasal dari Kecamatan Dukun, Panceng, Ujungpangkah, dan Bawean,” jelas Gus Yani, sapaan akrab Bupati Gresik.
Berdasarkan data resmi, 3.024 PMI asal Gresik telah tercatat, dengan 76 persen di antaranya memilih Malaysia sebagai negara tujuan utama, diikuti oleh Hong Kong dan Taiwan. Menurut bupati, dua akar utama dari migrasi ilegal adalah tekanan ekonomi dan rendahnya pendidikan.
“Kita tidak melarang warga bekerja ke luar negeri. Tapi mereka harus siap secara mental, administrasi, dan keterampilan. Ini yang ingin kita bangun lewat Migran Center dan Desa Migran EMAS,” tegasnya.
Karding menambahkan, lulusan SMA dan SMK menyumbang pengangguran tertinggi di Indonesia. Data BPS Februari 2025 menunjukkan, 50,4 persen atau 3,66 juta pengangguran nasional berasal dari lulusan menengah atas.
Dengan program ini, pemerintah berharap migrasi bukan lagi sekadar pelarian dari kemiskinan, tetapi sebagai jalan menuju pemberdayaan. “Kita ingin pekerja migran Indonesia dikenal karena keterampilan, bukan semata karena upah murah,” pungkas Menteri PPMI. (*)
