KabarBaik.co — Banjir yang merendam ratusan hektare lahan pertanian di Kecamatan Ploso, Jombang, menuai perhatian serius dari DPRD Jombang.
Selain meminta penanganan cepat, DPRD juga mendorong kajian ulang terhadap keberadaan pabrik-pabrik di sekitar kawasan pertanian yang diduga memengaruhi perubahan tata air.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jombang Ama Siswanto menilai banjir yang berulang tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan musiman. Menurut dia, perlu langkah serius dan menyeluruh agar petani tidak terus menjadi pihak yang dirugikan.
“Ini persoalan serius. Dinas Pertanian harus sungguh-sungguh turun ke lapangan untuk mendata penyebab banjir. Jangan sampai petani di Kecamatan Ploso mengalami gagal panen,” kata Ama, Selasa (20/1).
Berdasarkan data di lapangan, sedikitnya 130 hektare sawah terendam banjir akibat luapan Kali Marmoyo. Meski genangan air mulai berangsur surut, ancaman banjir susulan masih membayangi, mengingat tingginya intensitas hujan di wilayah hulu sungai.
Ama menegaskan selain faktor alam, aspek tata ruang juga perlu mendapat perhatian. Ia menilai keberadaan industri di sekitar kawasan terdampak patut dikaji secara mendalam agar pembangunan tidak mengorbankan sektor pertanian.
“Perlu dikaji ulang apakah berdirinya pabrik-pabrik di sekitar wilayah itu turut menjadi penyebab banjir. Jangan sampai pembangunan industri justru mengorbankan petani,” ujarnya.
Menurut Ama, perlindungan lahan pertanian sejalan dengan agenda nasional ketahanan pangan. Pemerintah daerah, kata dia, harus memastikan arah pembangunan tetap berpihak pada petani.
“Program Presiden Prabowo jelas, Indonesia menargetkan swasembada pangan. Maka penanganan banjir tidak cukup bersifat jangka pendek, tetapi harus disertai solusi jangka panjang,” tambah politisi PDI Perjuangan itu.
Sementara itu, Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Ploso, Syaifuddin, menyebut lahan pertanian yang terdampak banjir tersebar di tiga desa.
Dampak terparah terjadi di Desa Gedongombo dengan luasan sekitar 70–80 hektare, disusul Desa Jatigedong sekitar 30 hektare, serta sebagian lahan di Desa Ploso yang berbatasan langsung dengan Jatigedong.
“Total sekitar 130 hektare sawah terendam. Saat ini air memang mulai surut, tetapi masih ada lahan yang tergenang,” kata Syaifuddin.
Ia menjelaskan genangan air mulai berkurang sejak 12–13 Januari seiring menurunnya curah hujan di wilayah hulu. Namun hingga kini, dampak kerusakan tanaman belum dapat dipastikan sepenuhnya karena sebagian sawah masih tergenang.
“Sampai sekarang belum bisa dipastikan berapa luas tanaman yang mati. Masih ada sawah yang terendam,” ujarnya.
Data dampak banjir tersebut telah dilaporkan ke Dinas Pertanian Jombang dan ditindaklanjuti bersama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), mengingat sebagian lahan telah terdaftar dalam program asuransi pertanian.
“Pihak asuransi sudah turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan,” tambahnya.
Di tingkat desa, kekhawatiran petani masih terasa. Kepala Desa Gedongombo, Lasiman, membenarkan bahwa banjir mulai surut meski belum sepenuhnya kering. Sawah dengan kontur rendah masih tergenang air.
Ia menyebut dampak terhadap tanaman padi bervariasi. Sebagian kecil tanaman dilaporkan mati dan perlu tanam ulang, meski belum dalam skala besar. Namun, banjir yang kerap berulang membuat petani cemas.
“Petani khawatir banjir datang lagi. Di sini tidak hanya sekali,” kata Lasiman.
Pemerintah desa berharap ada solusi permanen, termasuk normalisasi Kali Marmoyo dan perbaikan tanggul, agar genangan tidak berlangsung lama dan petani tidak terus mengalami kerugian. (*)
