KabarBaik.co, Nganjuk – Kabar yang beredar menyebutkan dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Baron dan Lengkong diberhentikan sementara atau disanksi oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Anggapan itu ditepis tegas oleh pemilik lahan tempat berdirinya kedua unit pelayanan tersebut.
Menurut Siswanto selaku pimpinan CV Semi Nganjuk, penghentian kegiatan ini sama sekali bukan sanksi atau suspend dari BGN, melainkan langkah inisiatif sendiri yang diajukan secara sukarela demi melakukan pembenahan fasilitas pengolahan limbah agar sesuai standar baru yang ditetapkan.
“Kita mengajukan untuk dihentikan sementara untuk pemasangan IPAL. Jadi bukan dihentikan (oleh BGN). Kita yang mengajukan,” tegas Mas Sis sapaan akrab pimpinan CV Semi tersebut, Senin (11/5), memastikan bahwa keputusan itu murni inisiatif internal.
Alasan utama di balik langkah ini adalah kebutuhan mendesak mengganti sistem pengolahan limbah yang lama dengan teknologi baru yang lebih modern dan mekanik.
Mas Sis menjelaskan, fasilitas IPAL yang ada selama ini sebenarnya merupakan sisa bangunan bekas rumah makan yang disesuaikan seadanya.
Kondisi itu kini dinilai sudah tidak relevan, tidak lagi memenuhi persyaratan teknis, serta tidak lolos standar sertifikasi laik fungsi yang kini diminta ketat oleh pihak BGN. Agar tidak bermasalah di kemudian hari, pembenahan adalah satu-satunya jalan.
“IPAL yang lama itu bekas rumah makan, sudah tidak cocok lagi standarnya. Sekarang syaratnya harus ada sertifikat laik fungsi. Kalau yang lama itu tidak memenuhi, makanya kita ganti baru total supaya aman dan sah secara aturan,” tambah Mas Sis merinci alasan teknis pemasangan fasilitas baru ini.
Pekerjaan pemasangan instalasi pengolahan limbah baru ini diperkirakan akan memakan waktu sekitar satu hingga dua minggu lamanya. Waktu pengerjaan ini sangat bergantung pada jadwal kedatangan tim teknis dan vendor penyedia peralatan yang memang didatangkan khusus dari luar kota.
Selama masa perbaikan ini, kegiatan operasional memang harus dikosongkan sepenuhnya agar pemasangan berjalan maksimal, rapi, dan presisi sesuai spesifikasi yang ditetapkan.
“Waktunya sekitar satu sampai dua minggu, tergantung kapan tim survei dan pemasangannya datang dari luar kota. Selama itu kita tutup dulu, biar pengerjaannya tuntas dan hasilnya benar-benar pas standar,” jelasnya lagi.
Mas Sis juga meluruskan status kepemilikan dan hubungan kerja sama yang sering disalahpahami masyarakat. Ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali bukan mitra pengelola maupun pelaksana harian kegiatan.
Posisi dirinya murni hanya sebagai pemilik lahan dan bangunan yang disewakan. Segala urusan kontrak kerja sama dan tanggung jawab operasional sepenuhnya ada di tangan mitra PT Nugraha Jaya Mandir (NJM) yang terikat perjanjian langsung dengan Yayasan Kemala Bhayangkari, terhitung sejak akhir tahun 2025 lalu.
“Kapasitas saya bukan mitra, bukan pengelola. Saya itu pemilik lahan. Legalitasnya yang berkontrak itu PT NJM dengan Yayasan Kemala Bhayangkari. Jadi saya hanya pemilik tempat saja, urusan teknis operasional itu ranah mereka,” lurus Mas Sis dengan gamblang.
Langkah proaktif ini diambil demi memastikan bahwa ke depannya, kedua SPPG ini bisa beroperasi dengan tenang, aman, dan terbebas dari masalah regulasi maupun keluhan lingkungan.
Meski harus berhenti sejenak, pembenahan ini justru menjadi bukti keseriusan pihak pengelola dan pemilik tempat untuk menjamin pelayanan yang tidak hanya baik kualitas gizinya, tapi juga aman, bersih, dan ramah lingkungan sesuai harapan masyarakat dan peraturan yang berlaku.
