KabarBaik.co – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menjadi prioritas yang akan dibahas DPRD Banyuwangi pada tahun 2024 ini.
Hal itu juga ditegaskan oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banyuwangi, Sofiandi Susiadi, Jumat (8/3).
Menurutnya Raperda LP2B itu masuk daftar prioritas untuk memberikan kepastian dan kebijakan di sektor pertanian serta penyelamatan lahan di Bumi Blambangan.
“Maka ini kita prioritaskan, supaya ada kepastian hukum di bawah, supaya ada kesesuaian dengan peraturan pusat terkait kebijakan sektor pertanian beserta insentif-insentif dari pemerintah pusat,” kata, Sofiandi Susiadi.
Sofiandi juga mengamini bahwa sebenarnya raperda ini sudah dibahas sejak lama. Tetapi, dalam perjalanananya pembahasan raperda ini terkendala data yang kurang valid. Itulah alasan mengapa raperda ini tak kunjung tuntas.
“Pansus menginginkan adanya nama dan alamat lahan, akan tetapi setelah ada pendampingan dari Kementerian Pertanian, muncul dinamika dalam proses pembahasan,” bebernya.
Bapemperda mendorong raperda usulan eksekutif tersebut bisa tuntas tahun ini. Pansus gabungan komisi sudah memiliki blue print untuk optimalisasi pembahasan.
“Mudah-mudahan tahun ini bisa diundangkan dan menjadi rujukan kebijakan di daerah Banyuwangi untuk urusan LP2B ini,” sambungnya.
Sofiandi menambahkan, jika sudah finalisasi, Bapemperda siap mengawal hingga proses fasilitasi ke Gubernur dan pemantapan ke Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Timur.
“Sehingga ada rujukan yang pasti, rule yang jelas tentang tata kelola pertanian di Banyuwangi. Kita targetnya lebih cepat dari akhir tahun pengundangannya,” tambahnya.(ikhwan)
