OLEH: KH ABDUSSALAM SHOHIB*)
RENCANA Indonesia menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat (AS), 19 Februari 2026 nanti di AS, menguak sebagian motivasi Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) untuk Gaza, Palestina. Karena, pada tanggal yang sama, juga dijadwalkan rapat perdana Board of Peace (BoP) bentukan Donald Trump di AS.
Rencana ratifikasi ART terkonfirmasi dari kabar Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (11/2/2026) yang menyatakan negosiasi telah berhasil mengubah tarif impor AS dari Indonesia yang semula 32% menjadi 19%. Hal sama disampaikan Mensesneg, Prasetyo Hadi, bahwa pertemuan perdana BoP diharap juga untuk penandatanganan tarif dagang Indonesia–AS.
Sementara itu publik melihat, kritik terhadap keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) untuk Gaza, Palestina, lenyap begitu saja pasca pemerintah mengundang pemimpin ormas keagamaan, pesantren, dan mantan menlu di istana negara. Sikap mereka berubah drastis dari sebelumnya yang melihat kepalsuan di balik BoP; hanya demi keuntungan AS dan Israel, semata.
Donald Trump mengklaim 20 poin yang akan dijalankan BoP sebagai New Gaza Project adalah solusi perdamaian untuk Gaza. Suatu proyek transformasi menjadikan Gaza, Palestina, sebagai pusat ekonomi modern dengan sistem pemerintahan dan hukum yang terbebas dari Hamas. Skema itu akan melenyapkan peradaban dan kedaulatan bangsa Palestina serta keluhuran budaya dari tanah airnya sendiri. Kenapa?
Alih-alih memperjuangkan kedaulatan Palestina sebagai negara merdeka, skema kerja dalam BoP merupakan wujud baru dari pola penindasan, monopoli, dan kolonialisme negara adikuasa kepada negara lain dengan dalih membangun perdamaian. Faktanya, Palestina sendiri tidak dilibatkan dalam BoP.
Fakta lain, derita genosida di Gaza dan aneksasi di Tepi Barat Palestina oleh zionis Israel masih berlangsung. Setidaknya, 357 warga tewas oleh IDF Israel, termasuk perempuan dan anak-anak pasca gencatan senjata, 10 Oktober 2025. Ditambah korban 903 terluka dan 38 orang ditahan. Media Gaza mendokumentasikan 591 pelanggaran gencatan senjata oleh IDF.
Sontak, publik menangkap ada keterikatan antara keikutsertaan Indonesia dalam BoP untuk Gaza dengan ratifikasi ART pada tarif impor Indonesia–AS. Terbaca, pemerintah ingin menjaga tren surplus ekspor timbal balik Indonesia–AS dalam 3 tahun terakhir atau surplus tertinggi di tahun 2025. Dan pada konteks politik ekonomi, pemerintah tidak ingin ada hambatan dalam hubungan dagang Indonesia–AS.
Bagaimana konsistensi Indonesia terhadap perjuangan kedaulatan negara Palestina? Dari perspektif konstitusi NKRI, ada penegasan dan legitimasi bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai anti penjajahan demi perikemanusiaan dan keadilan. Dan dalam konteks ini pula, posisi Indonesia terkait isu Palestina bersifat normatif, mengikat, dan final.
Maka, patut dicurigai di balik pendirian dan di dalam BoP ada manipulasi kebijakan melalui sikap, narasi, retorika, dan perilaku politik yang meruntuhkan nilai kemerdekaan dan anti penjajahan dalam segala bentuk manifestasinya. Terlebih, narasi diplomasi Donald Trump dan Benjamin Netanyahu terkesan manipulatif; memuat kekerasan dan penindasan yang dibenarkan.
Dengan begitu, perdamaian yang digaungkan Donald Trump dan Benjamin Netanyahu dalam skema Board of Peace (BoP) tidak lebih dari kemasan diplomatik yang isi dasarnya merupakan pembenaran atas penindasan, kejahatan kemanusiaan, monopoli, dan genosida. Termasuk pembenaran terhadap pengambilalihan suatu wilayah negara berdaulat. Hal ini tidak bisa diterima dan dibenarkan dengan alasan apa pun.
Saya berharap isu keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), latar belakang, kelembagaan BoP, dinamika, dan tujuan sikap politik pemerintah dikaji secara mendalam dan kritis dalam perspektif fikih oleh ulama pesantren dan jam’iyyah Nahdlatul Ulama. Hal ini bisa dilakukan melalui Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama yang berbarengan dengan Konbes PBNU pada bulan Syawal tahun 1447 H nanti.
Mengangkat isu Palestina dan keanggotaan Indonesia dalam BoP sangat penting dan strategis karena berkaitan dengan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Serta terkait konsistensi kebijakan pemerintah terhadap norma dasar dalam konstitusi NKRI. Dan bagi NU, isu ini sangat berpengaruh pada konsistensi sikap jam’iyyah terhadap isu Palestina, sejak berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama. (*)
—-
*) Penulis adalah
- Pengasuh PP Mamba’ul Ma’arif, Denanyar, Jombang, Jawa Timur
- Mustasyar PCNU Kab. Jombang, 2017–2022
- Katib PBNU, 2015–2018
- Wakil Ketua PWNU Jawa Timur, 2018–2023
- Ketua Koordinatorat Bidang Pengkaderan PWNU Jawa Timur, 2018–2023
- Ketua Yayasan GPSI (Gerak Pengabdian Santri Indonesia)
