KabarBaik.co, Sidoarjo– Bau tidak sedap yang menyengat dari tumpukan sampah di TPS3R Desa Junwangi, Kecamatan Krian, akhirnya memicu respons Pemkab Sidoarjo setelah dikeluhkan warga selama tiga bulan terakhir.
Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut karena berdampak langsung pada kesehatan dan kenyamanan warga, khususnya anak-anak di sekitar lokasi.
“Karena di sini padat penduduk dan dekat tempat pendidikan, kalau kita biarkan kasihan. Apalagi bau sampah ini, kasihan anak-anak kita,” tegasnya saat meninjau lokasi, Rabu (8/4).
Sebagai langkah awal, Pemkab Sidoarjo langsung menginstruksikan pembersihan total atau clean up yang akan dimulai esok hari. Seluruh tumpukan sampah yang terbengkalai akan diangkut agar area kembali bersih sebelum dilakukan penataan ulang.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pembangunan fasilitas hanggar tertutup guna memastikan proses pengelolaan sampah berjalan lebih baik dan tidak lagi menimbulkan bau.
“Nanti akan kita bangunkan hanggar semuanya agar pengelolaan sampah ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Subandi.
Dari sisi manajemen, Pemkab akan melakukan reformasi dengan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) baru yang bertanggung jawab penuh terhadap operasional TPS3R, termasuk pengaturan armada dan sistem pemilahan sampah.
Untuk mempercepat pembentukan KSM, pemerintah desa diminta segera menggelar Musyawarah Desa (Musdes) agar pengurus yang terpilih memiliki legitimasi kuat serta mampu menjalankan pengelolaan secara profesional.
Plt Kepala DLHK Sidoarjo Arif Mulyono menyampaikan permohonan maaf atas kondisi yang terjadi. Ia mengakui bahwa lemahnya manajemen sebelumnya menjadi penyebab utama terbengkalainya TPS3R.
Ke depan, TPS3R akan difokuskan pada pemilahan sampah organik dan anorganik di tingkat desa, sehingga hanya sampah residu yang dikirim ke TPA. Langkah ini dinilai penting untuk efisiensi serta memperpanjang umur tempat pembuangan akhir.
Pemerintah juga mendorong penerapan iuran atau retribusi yang akan disosialisasikan kepada warga melalui RT/RW guna mendukung keberlanjutan operasional. Namun, Subandi menegaskan agar kebijakan tersebut tidak membebani masyarakat kurang mampu.
“Apabila warga kita yang tidak mampu, jangan ditarik. Ada kriterianya, jangan sampai jadi beban,” pesannya.
Sementara itu, Pengasuh Ponpes Al Amanah Junwangi, KH. Nurcholis Misbah, mengapresiasi respons cepat pemerintah daerah. Ia mengaku lega karena persoalan yang selama ini mengganggu aktivitas belajar dan ibadah akhirnya mendapat perhatian serius.
“Dampak baunya luar biasa, apalagi kalau ada pembakaran sampah. Ini sangat mengganggu kenyamanan santri dan warga. Kami berterima kasih bupati sudah meninjau langsung setelah menerima laporan,” ungkapnya. (*)
