Kabarbaik.co – Mengubah wajah pajak dari hal yang dianggap memberatkan menjadi kontribusi nyata bagi kemajuan daerah. Itulah esensi sosialisasi sekaligus penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun anggaran 2026 yang digelar Pemerintah Kecamatan Gondang.
Sosialisasi di pendopo Kecamatan yang diikuti puluhan warga yang merupakan perwakilan dari 17 desa, ini bukan hanya seremonial, melainkan langkah strategis untuk menyatukan langkah seluruh elemen masyarakat.
Camat Gondang Bayu Istas Sasongko menegaskan peran krusial aparatur desa dalam pelayanan pajak. Menurutnya Perangkat desa adalah ujung tombak pelayanan pajak yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Kami mengimbau seluruh jajaran pemerintah desa agar segera mendistribusikan SPPT ini kepada masyarakat. Selain itu, saya ingatkan kepada seluruh desa untuk senantiasa menjaga tertib administrasi. Setiap rupiah yang dipungut harus tercatat dengan jelas dan disetorkan tepat waktu,” jelas Camat Gondang Bayu, Rabu (21/1).
Bayu mengatakan administrasi yang rapi adalah kunci transparansi pemerintah kepada masyarakat. Tak hanya kepada perangkat desa, pesan penting juga disampaikan kepada puluhan warga di 17 desa wilayah Gondang. Bayu mengajak masyarakat untuk tidak menunggu batas akhir pembayaran.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk segera membayar pajak sebelum jatuh tempo. Membayar lebih awal bukan hanya membantu kelancaran pembangunan desa, tetapi juga menghindarkan warga dari sanksi denda administratif,” papar Bayu seraya mengajak warga Gondang untuk taat pajak.
Tidak hanya mengajak, Kecamatan Gondang juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak, dimana pihak kecamatan menyediakan berbagai kanal pembayaran mulai dari bank daerah, kantor pos, hingga aplikasi dompet digital.
“Kemudahan ini kami harapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk melunasi kewajiban mereka dengan lebih praktis,” ungkapnya
Dengan sosialisasi yang digelar Kecamatan Gondang, menunjukkan langkah yang tepat dan progresif dalam mengelola pendapatan daerah. Menempatkan perangkat desa sebagai ujung tombak, pemerintah kecamatan berhasil menyederhanakan akses informasi dan layanan pajak sampai ke tingkat dasar.
Hal ini sangat penting mengingat sebagian besar wajib pajak PBB-P2 adalah masyarakat yang tinggal di pedesaan.
Pilihan untuk menyediakan beragam kanal pembayaran juga patut diapresiasi. Di era digital saat ini, kemudahan transaksi menjadi faktor penentu dalam minat masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak.
Dengan demikian, langkah ini tidak hanya mendukung target realisasi pendapatan, tetapi juga meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Namun, tantangan tetap ada. Perlu adanya pemantauan yang konsisten terhadap distribusi SPPT dan proses pembayaran agar tujuan acara ini benar-benar tercapai. Selain itu, edukasi tentang manfaat nyata pajak bagi pembangunan desa perlu terus dilakukan secara berkelanjutan, sehingga kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tidak hanya karena takut denda, tetapi karena paham akan kontribusi yang mereka berikan.
Diharapkan sinergi antara pemerintah kecamatan, desa, dan masyarakat yang dibangun melalui acara ini dapat menjadi landasan kuat untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan layanan publik di wilayah Gondang ke depannya. (*)
