KabarBaik.co, Mataram — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara wilayah NTB menyoroti belum terealisasinya program “beasiswa tanpa pembiayaan APBD” yang sebelumnya menjadi salah satu janji di sektor pendidikan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB).
Hingga saat ini, belum terdapat kejelasan terkait bentuk program, skema pembiayaan, maupun implementasi konkret di lapangan. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan publik mengenai komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Selain itu, BEM Nusantara NTB juga menyoroti dihentikannya sejumlah program beasiswa yang sebelumnya telah berjalan, tanpa adanya pengganti yang jelas. Hal ini dinilai berpotensi menghambat akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat dari kelompok ekonomi kurang mampu.
Dalam kajian yang disampaikan, pendidikan disebut sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Berbagai teori, termasuk konsep human capital, menempatkan pendidikan sebagai faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas, inovasi, serta daya saing ekonomi.
Berdasarkan analisis tersebut, BEM Nusantara NTB mengidentifikasi sejumlah persoalan utama dalam kebijakan pendidikan di daerah, antara lain belum jelasnya desain program beasiswa tanpa APBD, tidak adanya transparansi skema pendanaan, serta ketiadaan informasi mengenai mitra strategis maupun indikator penerima manfaat.
Selain itu, penghapusan program sebelumnya tanpa diikuti kebijakan pengganti dinilai menunjukkan ketidakkonsistenan dalam pembangunan sektor pendidikan. Kondisi ini juga dianggap belum selaras dengan agenda peningkatan kualitas SDM di tengah tantangan globalisasi.
Jika tidak segera ditangani, situasi ini dikhawatirkan berdampak pada terbatasnya akses pendidikan tinggi, meningkatnya ketimpangan sosial, serta menurunnya daya saing SDM NTB di tingkat nasional maupun global.
Koordinator Daerah BEM Nusantara NTB Abed Aljabiri Adnan menegaskan bahwa janji program beasiswa tersebut perlu segera diwujudkan secara nyata.
“Janji beasiswa tanpa APBD hari ini belum terlihat implementasinya. Ini menjadi catatan penting agar pemerintah segera menghadirkan kejelasan dan realisasi program, karena pendidikan merupakan kunci masa depan daerah,” ujarnya, Senin (23/3).
Ia menekankan bahwa pendidikan bukan sekadar sektor pembangunan, melainkan fondasi utama dalam menentukan arah kemajuan daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang terukur, konsisten, dan berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.(*)
