KabarBaik.co – Keluarga Rizal Sampurna, Pekerja Migran Banyuwangi yang meninggal dunia di Kamboja hingga detik ini belum menerima kepastian soal keberadaan pria berumur 30 tahun tersebut.
Padahal berbagai pihak seperti P4MI, KBRI, Disnaketrans Banyuwangi, hingga kuasa hukum yang telah ditunjuk membenarkan bila Rizal telah meninggal dunia sekitar Maret 2025.
Tapi hingga hampir sebulan lebih sejak kematian itu dikabarkan, semua pihak tersebut belum bisa memberi kepastian kapan jasad Rizal akan dipulangkan ke tanah air.
“Keluarga masih menunggu kepastian pemulangannya. Kapan pastinya juga belum tahu, katanya semuanya masih menunggu,” kata Saputri yang merupakan sepupu Rizal Sampurna.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Migran Care Banyuwangi, Siti Uut Rochimatin menilai bila Banyuwangi sudah seharusnya membentuk Satuan Tugas Tindak Pidana Perdangan Orang (Satgas TPPO).
Satgas tersebut, kata dia, sedianya merupakan keharusan mengingat Banyuwangi jadi salah satu daerah lumbung pekerja migran di Jawa Timur.
“Fungsi Satgas TPPO misal ada persoalan seperti di Kamboja ini penangananya bisa lebih cepat. Semua tidak saling menunggu, istilahnya ada ujung tombak yang terjun langsung, tanpa harus saling lempar tanggung jawab,” kata perempuan yang akrab disapa Uut tersebut, Jumat (25/4).
Untuk penanganan persoalan Rizal, Uut mengimbau kepada semua pihak yang terlibat dalam penanganan agar lebih luwes dan tidak hanya bergantung informasi dari KBRI.
Ia memberi usul agar semua pihak seperti Pemkab ataupun tim kuasa hukum agar juga aktif berkoordinasi dan mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk ikut turun tangan.
“Semakin banyak yang mendorong semakin optimal penanganan. Kalau tidak ada yang mendorong dan saling menunggu, khawatir kasusnya bisa tertimbun bahkan tidak tertangani,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris DPW Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jawa Timur, Agung Subastian.
Pria asli Banyuwangi ini menyebut bila Satgas TPPO kini merupakan kebutuhan bagi Banyuwangi bila memang ingin melindungi pekerja migran atau yang kemudian kerap disebut pejuang devisa.
Lebih-lebih untuk melindungi warga dari jeratan mafia perdagangan orang ke Kamboja.
“Pemerintah daerah masih kebingungan ketika mendapat aduan soal Kamboja. Cenderung selalu menunggu dan saling lempar tanggung jawab. Sehingga sudah seharusnya ada Satgas TPPO,” terangnya.
Penanganan kasus PMI Kamboja memang cenderung rumit sebab negara tidak ada hubungan bilateral dengan negeri berjuluk Angkot Wat itu. Tapi, kata dia, belakangan kasus migrasi ke Kamboja juga cukup meningkat. Persoalan warga Banyuwangi yang terjebak di Kamboja juga bukan kali pertama terjadi.
Namun dalam hal ini masyarakat juga tidak bisa sekonyong-konyong disalahkan.
Meski sudah tau akan dipekerjakan sebagai scamer ataupun operator judi online, masyarakat akan nekat berangkat karena alasan ekonomi.
“Karena memang ada permintaan, dan ada niatan dari masyarakat untuk bekerja disana meskipun tau bakal kerja jadi scamer atau admin judol. Alasannya tentu butuh duit, butuh kerja. Sementara di negara sendiri sulit cari kerja,” tegasnya.(*)
