KabarBaik.co, Jombang – Puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jombang dihentikan sementara operasionalnya. Kebijakan ini merupakan bagian dari penataan ulang program secara nasional.
Penghentian dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) setelah evaluasi menemukan sejumlah dapur penyedia MBG tersebut belum memenuhi persyaratan operasional dasar.
Kebijakan tersebut tertuang dalam surat bernomor 841/D TWS/03/2026 yang mulai berlaku sejak 10 Maret 2026. Surat itu merujuk pada laporan Koordinator Regional Jawa Timur tertanggal 9 Maret 2026 terkait dapur MBG yang belum memenuhi standar layanan.
Koordinator Wilayah BGN Jombang Deni Setiawan membenarkan adanya puluhan dapur MBG di wilayahnya yang terdampak penghentian sementara.
“Iya, sesuai surat dari BGN pusat, ada puluhan SPPG di Jombang yang operasionalnya dihentikan sementara karena belum memiliki SLHS dan IPAL,” kata Deni, Kamis (12/3).
Menurut Deni, data tersebut berasal dari laporan para kepala SPPG melalui sistem pemantauan milik BGN.
“Teman-teman kepala SPPG melaporkan langsung melalui sistem BGN. Jadi data tersebut merupakan hasil monitoring pusat,” ujarnya.
Belum Penuhi Standar Sanitasi
BGN menemukan sejumlah persyaratan penting yang belum dipenuhi pengelola dapur MBG. Di antaranya adalah belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Selain itu, sebagian dapur juga belum menyediakan fasilitas tempat tinggal bagi pengelola dapur, yang diperuntukkan bagi kepala dapur, pengawas gizi, dan pengawas keuangan.
Meski dihentikan sementara, pengelola dapur masih diberi kesempatan untuk melengkapi seluruh persyaratan administrasi maupun sarana prasarana.
Jika dokumen SLHS sudah diurus dan fasilitas IPAL tersedia, kepala SPPG dapat mengajukan laporan kembali ke BGN untuk dilakukan verifikasi.
“Jika SLHS sudah diurus dan IPAL tersedia, kepala SPPG bisa mengajukan laporan kembali ke BGN pusat untuk dilakukan verifikasi,” ujar Deni.
Daftar SPPG yang Dihentikan Sementara
Sejumlah SPPG di Kabupaten Jombang yang operasionalnya dihentikan sementara adalah SPPG Jombang Sengon, SPPG Palrejo Sumobito, SPPG Darul Ulum II Al Wahidiyah, SPPG Pulolor Jombang, SPPG Galengdowo Wonosalam, SPPG Jombatan 2 Jombang, SPPG Mojotrisno Mojoagung.
Lalu SPPG Sambongdukuh 2, SPPG Badang Ngoro, SPPG Sumberteguh Kudu, SPPG Denanyar 2 Jombang, SPPG Cukir 2, SPPG Diwek, SPPG Karangwinongan Mojoagung, SPPG Bandarkedungmulyo, SPPG Banjarsari, Bandarkedungmulyo, SPPG Pengampon Kabuh, dan SPPG Gambiran Mojoagung
Ribuan Dapur MBG di Jawa Ikut Dihentikan
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN Albertus Dony Dewantoro mengatakan penghentian sementara dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas layanan memenuhi standar kesehatan dan sanitasi.
“Ada 1.512 SPPG yang kita hentikan sementara operasionalnya sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap pemenuhan standar operasional dan sarana prasarana,” ujarnya.
Secara rinci, jumlah tersebut tersebar di berbagai wilayah Pulau Jawa, yakni:
50 unit di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
62 unit di Banten
350 unit di Jawa Barat
54 unit di Jawa Tengah
788 unit di Jawa Timur
208 unit di Daerah Istimewa Yogyakarta
Hasil evaluasi menunjukkan 1.043 unit belum mendaftarkan SLHS, 443 unit belum memiliki IPAL, serta 175 unit belum menyediakan fasilitas tempat tinggal bagi pengelola dapur.
BGN menyatakan operasional dapur MBG akan dibuka kembali secara bertahap setelah seluruh persyaratan dipenuhi.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri dirancang pemerintah untuk memperkuat pemenuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak sekolah dan kelompok rentan di berbagai daerah. (*)
