KabarBaik.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro batal menggelontorkan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran (TA) 2024. Bantuan sebesar Rp 564 miliar itu rencananya akan diberikan untuk ratusan desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro.
Informasi pembatalan pencairan itu disampaikan langsung Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro, Adriyanto saat kegiatan sosialisasi netralitas ASN dan kepala desa menjelang Pilkada 2024. Kegiatan itu berlangsung di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro.
Selain menghimbau netralitas kades dan ASN selama pilkada, Adriyanto juga mengatakan bahwa BKKD yang bersumber dari APBD 2024 batal digelontorkan. ”Saya yakin para kades (yang hadir) di sini menunggu (pencairan) BKKD. Namun, setelah saya diskusikan dengan Pak Kajari, akhirnya dibatalkan,” ungkap Adriyanto, Sabtu (14/9).
Pria yang juga menjabat sebagai direktur di Kementerian Keuangan ini menjelaskan, penyebab dibatalkannya bantuan hibah tersebut lantaran saat ini sudah masuk September. Kurang tiga bulan lagi masuk pergantian tahun.
“Ini sudah bulan September dan akhir tahun tinggal 3 bulan, sehingga memiliki risiko besar kalau BKKD dicairkan saat ini,” jelas Adriyanto. Dia mengatakan, pembatalan tersebut semata-mata untuk menjaga tata kelola atau penggunaan anggaran BKKD. Nantinya setelah tata kelolanya telah diperbaiki pihaknya baru mencairkan.
“Tolong pemkab dibantu, selain BKKD, anggaran yang lain juga pergunakan secara baik dan sesuai regulasi yang sudah diatur,” tegas Adriyanto.
Berdasarkan data yang dihimpun, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menganggarkan BKKD tahun 2024 senilai Rp 564 Miliar. Uang tersebut dipergunakan untuk modal BUMDes, pembangunan pasar desa dan balai desa, honor linmas, RT/RW, dan pembangunan jalan aspal dan beton. (*)
