KabarBaik.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Inspektorat menggelar evaluasi pengawasan internal dengan melibatkan tim penilai dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Inspektorat Bojonegoro selama dua hari, Kamis (2/10) hingga Jumat (3/10).
Evaluasi tersebut bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Inspektur Pembantu Pengawas Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Tipikor, Rahmat Junaidi, menjelaskan kegiatan ini berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta diperkuat dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021.
“Pengendalian intern merupakan proses integral yang harus dilakukan secara berkesinambungan oleh pimpinan dan seluruh pegawai, agar tujuan organisasi tercapai secara efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai peraturan,” terang Rahmat.
Rahmat menjelaskan, pengawasan internal mencakup evaluasi hingga pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Langkah ini penting untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai tolok ukur yang telah ditetapkan, sehingga mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
Sejalan dengan arahan Bupati Bojonegoro, evaluasi pengawasan internal difokuskan pada perangkat daerah yang dinilai memiliki risiko tinggi terhadap praktik KKN. Khususnya perangkat daerah yang menangani perencanaan, keuangan, serta mengelola anggaran besar.
“Ini merupakan bentuk antisipasi Pemkab Bojonegoro dalam mencegah potensi praktik KKN di lingkungan pemerintahan. Harapannya, evaluasi berkala dapat menumbuhkan kesadaran setiap OPD untuk tertib administrasi dan berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih,” jelas Rahmat.
Melalui evaluasi ini, Pemkab Bojonegoro menegaskan komitmennya menjaga kualitas tata laksana pemerintahan, memperkuat sistem pengawasan internal, serta memastikan seluruh perangkat daerah konsisten menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi demi terciptanya good governance. (*)
