KabarBaik.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro pada tahun ini telah menerima Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas (migas) sebesar Rp 1,94 triliun dari pemerintah pusat. Penerimaan tersebut telah terealisasi 100 persen sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro, DBH Migas tersebut terdiri atas DBH minyak bumi sebesar Rp 1,9 triliun dan DBH gas bumi sebesar Rp 11 miliar. Realisasi ini mengacu pada Alokasi Pusat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
Kepala Bapenda Bojonegoro, Yusnita Liasari, menjelaskan bahwa realisasi DBH Migas tahun ini telah sesuai dengan pagu yang ditetapkan pemerintah pusat. Sementara itu, untuk tahun anggaran 2026, alokasi DBH Migas Bojonegoro mengalami penyesuaian kebijakan pusat.
“Untuk realisasi DBH Migas tahun 2025 sudah sesuai dengan alokasi pagu APBN. Sedangkan untuk DBH Migas tahun anggaran 2026, sesuai kebijakan pusat, Bojonegoro mendapatkan alokasi sebesar Rp 941 miliar,” ujar Yusnita, Rabu (24/12).
Yusnita menjelaskan, dalam tiga tahun terakhir, realisasi DBH Migas Bojonegoro juga tercatat sesuai dengan alokasi APBN. Pada tahun 2022, realisasi DBH Migas mencapai Rp 1,6 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 2,2 triliun pada 2023, dan kembali terealisasi sebesar Rp 1,8 triliun pada 2024.
Penerimaan DBH Migas yang mencapai angka triliunan rupiah tersebut tidak hanya menjadi data fiskal saja, melainkan juga mencerminkan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah daerah sendiri memastikan hasil pengelolaan migas dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan.
Kepastian tersebut diwujudkan melalui pengalokasian anggaran untuk berbagai program prioritas, mulai dari peningkatan kualitas infrastruktur jalan hingga ke pelosok desa, perluasan akses layanan kesehatan, hingga pemberian beasiswa pendidikan bagi putra-putri daerah.
Pihak Pemkab Bojonegoro menegaskan bahwa kekayaan alam merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab demi menjamin kesejahteraan dan masa depan generasi mendatang yang lebih bahagia, makmur, dan berdaya saing. (*)
