KabarBaik.co – Bupati Blitar memaparkan alasan pelantikan pejabat hasil seleksi terbuka tidak dilakukan secara penuh. Dari 11 formasi yang dibuka, hanya delapan yang dilantik. Dua jabatan asissten Asisten Administrasi Umum dan Asisten Ekonomi Pembangunan baru bisa diisi Januari karena pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun awal tahun.
Sementara satu jabatan lain masih menunggu keluarnya izin Gubernur Jawa Timur. “Izin Mendagri sudah, BKN juga sudah. Tapi satu jabatan harus menunggu izin gubernur karena jenis jabatannya,” ujar Bupati Blitar, Kamis (13/11).
Ia menyebut proses administrasi terhambat karena gubernur sedang melakukan kunjungan ke luar negeri.
Bupati Blitar Rijanto menegaskan pengisian jabatan dilakukan berdasarkan sistem merit. Ia memastikan tidak ada praktik jual beli jabatan, namun meminta masyarakat dan media melapor jika menemukan indikasi di lapangan.
Kepada para pejabat baru, Bupati menekankan perlunya kerja kolektif. Menurutnya, posisi yang dilantik merupakan jabatan strategis sehingga tidak boleh muncul ego sektoral.
“Harus kolaborasi. Program pusat, provinsi, dan daerah harus berjalan searah,” tegasnya.
Terkait desakan DPRD agar pemerintah mempercepat penyerapan anggaran, Bupati mengakui bahwa dinamika anggaran tahun ini dipengaruhi penyesuaian akibat penurunan dana transfer. Ia menyebut pemerintah harus menata ulang prioritas pembangunan agar tetap berjalan.
Menutup pernyataannya, Bupati meminta pejabat baru bergerak cepat karena sisa waktu tahun anggaran semakin pendek.
“Yang penting kerja dengan hati dan transparan agar semua berjalan aman,” ujarnya.(*)
