KabarBaik.co – Bupati Jombang Warsubi menerima laporan dari Dewan Pendidikan Jombang terkait berbagai temuan di sektor pendidikan. Laporan itu mulai dari layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga praktik pungutan liar di sekolah. Pertemuan digelar di Ruang Swagata, Pendopo Pemkab Jombang.
Dalam forum tersebut, Bupati Warsubi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor demi menciptakan pendidikan yang berkualitas, transparan, dan berkeadilan.
“Sinergi itu bukan sekadar jargon. Harus diwujudkan dalam langkah konkret,” kata Warsubi, Kamis (25/9).
Pertemuan dibuka oleh Ketua Dewan Pendidikan Jombang Cholil Hasyim yang memaparkan hasil kerja lembaganya selama enam pekan terakhir.
Ia menjelaskan bahwa Dewan Pendidikan aktif melakukan pengawasan, pendampingan, dan menyusun kajian strategis untuk mendukung kebijakan daerah di sektor pendidikan.
“Kami selalu aktif mengawasi dan melakukan pendampingan. Juga menyusun kajian strategis untuk mendukung kebijakan,” ujar Cholil.
Dalam kesempatan itu, Bupati Warsubi menyoroti sejumlah persoalan yang masih ditemukan di lapangan, seperti pungutan liar, layanan MBG yang dinilai belum berjalan optimal, hingga praktik penahanan ijazah oleh pihak sekolah.
“Anak-anak harus mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan adil. Pemerintah bersama Dewan Pendidikan harus memastikan hal itu,” tegas Warsubi.
Lebih lanjut, ia juga meminta Dewan Pendidikan Jombang ikut mengkaji beberapa kebijakan strategis lain, termasuk efektivitas sistem sekolah enam hari, kurikulum diniyah, hingga penguatan pendidikan karakter. Menurutnya, semua itu menjadi bagian dari upaya menjadikan Jombang sebagai kabupaten layak anak.
Menanggapi arahan tersebut, Dewan Pendidikan Jombang menyatakan akan segera merancang inovasi berupa layanan pengaduan berbasis digital dan hotline pengaduan.
Nantinya, fasilitas ini diharapkan menjadi saluran cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau kelalaian di sektor pendidikan.
“Dewan Pendidikan bukan hanya tempat menampung laporan, tapi juga harus bergerak aktif mendeteksi persoalan sebelum menjadi keluhan publik,” tambah Warsubi.
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan masyarakat untuk menegaskan komitmen bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan di Jombang.
“Pendidikan di Jombang tidak boleh hanya menjadi proses administrasi sekolah. Ia harus menjadi ruang pembentukan karakter dan investasi masa depan generasi muda,” pungkas Warsubi. (*)
