KabarBaik.co, Lombok Barat – Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini mengakui bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memang menjadi salah satu daerah yang paling lambat menyerahkan Surat Keputusan (SK) PPPK Paruh Waktu, namun yang paling pasti dalam memberikan kepastian status bagi para pegawai.
Hal tersebut disampaikannya sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh proses berjalan tuntas dan berpihak pada tenaga non-ASN yang telah lama berjuang.
“Lombok Barat paling lambat menyerahkan SK tapi ini kepastian yang paling pasti. Hari ini Bapak Ibu rasakan atas perjuangan yang selama ini diperjuangkan,” tegas Bupati.
Penegasan itu disampaikan LAZ saat menyampaikan pidato di hadapan ribuan PPPK Paruh Waktu Lombok Barat, Rabu (28/1). Penyerahan SK tersebut berlangsung penuh haru dan menjadi momen bersejarah bagi para penerimanya.
Sebanyak 2.997 Pegawai PPPK Paruh Waktu resmi menerima Surat Keputusan (SK) yang diserahkan langsung oleh Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Prosesi ini menjadi tonggak penting bagi ribuan tenaga non-ASN yang selama bertahun-tahun menantikan kejelasan status kerja mereka di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Usai pembagian SK, ribuan pegawai meluapkan kebahagiaan dengan berjoget ria. Bahkan, sejumlah pegawai tampak mengarak Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai ungkapan rasa syukur dan kegembiraan atas kepastian yang akhirnya mereka terima.
Penyerahan SK ini bukan sekadar seremoni formalitas. Bagi Bupati yang akrab disapa LAZ tersebut, momen ini merupakan puncak dari perjuangan panjang yang penuh tantangan. Dalam penyampaiannya, LAZ
mengungkapkan bahwa proses koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kementerian PAN-RB membutuhkan energi ekstra agar peluang bagi tenaga honorer tetap terbuka.
“Perjuangan ini tidaklah mudah. Kami harus berhadapan dengan data, validasi, dan tantangan besar untuk meyakinkan pihak pusat. Sempat ada kekhawatiran karena kita dianggap terlambat sehingga peluang hampir tertutup, namun kami terus bergerak menghubungi berbagai pihak, termasuk menjalin komunikasi dengan DPR RI,” ujar Bupati Zaini di tengah gemuruh tepuk tangan para pegawai.
Ia menegaskan, fokus utama pemerintah daerah adalah memastikan hasil akhir yang konkret bagi masyarakat. Menurutnya, meskipun proses administrasi memakan waktu lama, yang terpenting adalah realisasi kuota yang kini sudah berada di tangan para pegawai.
Pengangkatan ini sejalan dengan visi Lombok Barat Sejahtera dan Berprestasi yang menjadi jargon LazAdha, di mana penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi pilar utama pembangunan daerah.
Meski telah mengantongi SK, Bupati Zaini juga memberikan catatan tegas terkait kedisiplinan. Status sebagai PPPK Paruh Waktu, kata dia, bukan berarti lepas dari pengawasan. Pemerintah daerah akan menerapkan sistem evaluasi kinerja secara berkala setiap tahun untuk menjaga integritas pelayanan publik.
“Setiap tahun akan dilakukan evaluasi terhadap kinerja PPPK paruh waktu. Ini untuk memastikan bahwa yang dipertahankan benar-benar pegawai yang bekerja dengan baik, disiplin, dan memiliki integritas dalam melayani masyarakat,” pungkasnya.(*)
