KabarBaik.co – Bupati Malang, Sanusi, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang terhadap tiga rancangan peraturan daerah (raperda) yang tengah dibahas. Penyampaian tersebut disampaikan Bupati di hadapan seluruh anggota DPRD Kabupaten Malang yang hadir pada Kamis (21/8).
Jawaban tersebut disampaikan dalam rapat paripurna usai pandangan fraksi yang sebelumnya dibacakan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Qodir, dan Abdullah Aziz yang mewakili gabungan fraksi lainnya pada 19 Agustus 2025 lalu. Adapun tiga raperda tersebut yaitu:
- Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Kanjuruhan.
- Raperda tentang Pembubaran Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat (PT KIGUMAS).
- Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Sanusi menjelaskan, penyertaan modal kepada Perumda Tirta Kanjuruhan merupakan bentuk dukungan Pemkab Malang dalam meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat. Menurutnya, hingga 2024, Perumda Tirta Kanjuruhan telah menyetor PAD sebesar Rp 14,5 miliar dengan kontribusi yang terus naik minimal 10 persen setiap tahun.
“Total penyertaan modal sebesar Rp 203,18 miliar telah dimanfaatkan untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), perluasan layanan hingga wilayah rawan air, serta penambahan 68.272 sambungan rumah baru,” jelas Sanusi.
Sanusi menyebutkan bahwa kontribusi perusahaan bahkan telah melampaui nilai modal yang diterima, dengan total pengembalian melalui hibah MBR dan setoran PAD mencapai Rp 233,18 miliar.
Selain menjadi penyumbang PAD, lanjut Sanusi, Perumda Tirta Kanjuruhan juga konsisten menjaga akuntabilitas. Selama 15 tahun berturut-turut perusahaan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan menempati tiga besar BUMD air minum terbaik nasional. “Penyertaan modal ini tidak hanya memperkuat layanan air bersih, tapi juga meningkatkan kontribusi bagi keuangan daerah,” ujar Sanusi.
Terkait rencana pembubaran PT Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat (KIGUMAS), Sanusi menegaskan Pemkab Malang akan mengedepankan transparansi dan kepastian hukum. Seluruh kewajiban perusahaan, termasuk hutang kepada pihak ketiga, harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum aset dialihkan.
“Pembubaran ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan potensi kerugian negara. Pemkab juga akan memperhatikan kajian hukum dari Kejaksaan,” tegas Sanusi.
Untuk Raperda Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2023, Sanusi menyampaikan bahwa revisi dilakukan menyesuaikan rekomendasi Kementerian Keuangan dan Kemendagri, khususnya dalam sinkronisasi dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta PP Nomor 35 Tahun 2023.
Perubahan yang diusulkan lebih bersifat teknis administratif tanpa mengubah struktur tarif yang berlaku, sehingga target penerimaan PAD dalam RPJMD 2025-2029 tidak akan terganggu. “Prinsipnya tarif pajak dan retribusi daerah tetap harus proporsional, tidak membebani masyarakat, serta mendukung tumbuhnya UMKM lokal,” jelas Sanusi.
Melalui jawaban ini, Bupati Malang menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan, sekaligus memastikan setiap Raperda yang diajukan dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah. (*)
