KabarBaik.co – Calon bupati Mojokerto, Muhamad Albarra (Gus Barra), dalam kampanye dialogis terbuka di Bangsal membeberkan sistem pengisian jabatan di pemerintahannya kelak. Dia bertekad menerapkan asas meritokrasi sepenuhnya jika dirinya terpilih menjadi bupati Mojokerto 2025-2030.
Menurut Gus Barra, selama ini aparatur birokrasi di Kabupaten Mojokerto hanya segelintir saja yang berpikir bagaimana menyusun program pembangunan efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Tetapi, yang lebih hanya memilih mudahnya APBD dapat terserap dengan kegiatan atau proyek daerah tanpa memprioritaskan dampak kesejahteraan masyarakat.
”Bukan pada dampak atau hasil akhirnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi kepada pembangunan fisik yang bisa diakali sebagai profit pribadi, serta bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi keuangan dengan mudah,” beber Gus Barra, Jumat malam (15/11).
Gus Barra juga selama ini menilai praktik jual beli jabatan sering kali masih tumbuh subur dalam pengisian jabatan di pemerintahan. Padahal praktik tersebut akan mempengaruhi kinerja aparatur birokrasi secara keseluruhan dalam melaksanakan kewenangan jabatan.
Menurutnya, proses komodifikasi (nonkomersial menjadi komersial) yang terjadi dalam jabatan di jajaran birokrasi sering kali menghambat kinerja birokrasi. Menyebabkan kinerja pejabat birokrasi tak bisa optimal dalam melayani masyarakat. Alih-alih karena pejabat tersebut merasa sudah membeli jabatannya sehingga berpengaruh terhadap intruksi kepala daerah kepada pejabatnya.
Mengutip Bodley, Gus Barra menyebut birokrasi seringkali justru menjadi alat atau mesin elite politik tertentu untuk kepentingan pribadi. Bahkan sering pula diperlakukan sebagai kendaraan elite politik untuk merebut hegemoni.
“Kita lihat sama-sama apa yang sudah terjadi saat proses Pilkada Kabupaten Mojokerto ini, justru para pejabat lah yang seharusnya netral malah berulah dukung mendukung salah satu calon,” jelas Gus Barra.
Akibat hal tersebut, lanjut Gus Barra, keberadaan birokrasi bukan menyebabkan proses perencanaan dan pelaksanaan melayani masyarakat dengan berbagai program pembangunan tepat sasaran. Melainkan malah membuat pelaksanaan program pembangunan menjadi rawan bias, berlebihan dan bahkan cenderung korup denga tujuan membantu finansial pelaksanaan program kampanye calon yang didukung.
“Secara lebih rinci, penyebab utama timbulnya maladministrasi dalam tubuh birokrasi adalah rendahnya profesionalisme berawal dari jabatan yang bisa dibeli,” ucap Gus Barra.
Selain itu, dia menilai banyak hal yang harus diperbaiki. Meliputi kebijakan pemerintah yang tidak transparan sesuai dengan amanah UU Keterbukaan Informasi Publik, pengekangan kritik terhadap kontrol pemerintah, tidak ada manajemen partisipatif dari dan untuk masyarakat, dan berkembang suburnya gaya hidup konsumtif serta hedonistik di kalangan pejabat pemerintahan.
Gus Barra menjelaskan, dalam praktiknya individu birokrat pemerintahan sering bersikap tidak transparan, korup dan mengembangkan praktik transaksional. Aparat birokrasi yang semestinya bertugas melayani kepentingan masyarakat sering kali mereka terjebak pada kebutuhan pribadinya dalam meniti karir melalui jalan pintas dibayar dengan mahar pantas. Sistem kerja birokrasi yang cenderung ditentukan pimpinan daerah, acap kali membuat gerak langkah birokrasi mengesampingkan kebijakan yang pro terhadap peningkatan ekonomi masyarakat kecil.
“Bisa dibayangkan, apa yang akan dilakukan aparat birokrasi jika mereka memiliki mental yang lebih condong melayani pimpinannya daripada melayani masyarakatnya?,” kata Gus Barra.
“Fenomena sikap yang dilakukan pejabat birokrasi dalam pekerjaan sehari-hari mereka lebih banyak memikirkan bagaimana mengeruk keuntungan agar bisa masuk kantong pribadi, dengan tujuan untuk setoran ke pimpinannya dibandingkan dengan mendayagunakan wewenangnya untuk kepentingan masyarakat,” ucapnya.
“Karena itulah di Pemerintahan Mubarok nantinya akan berangus jual beli jabatan, agar Pejabat pemerintahan benar-benar mengabdi untuk masyarakat secara optimal tanpa harus setor upeti kepada atasan,” tandas Gus Barra. (*)
