KabarBaik.co- Bayang-bayang krisis atau resesi ekonomi terus menghantui Indonesia. Kebijakan tarif resiprokal (timbal-balik) oleh Presdien Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke sejumlah negara, termasuk Indonesia, berpeluang semakin memperlebar lubang resesi ekonomi tersebut.
Salah satu di antara indikator kekhawatiran itu adalah kurs mata uang terhadap dolar AS yang kian tertekan. Kini, kurs rupiah terhadap dolar AS hampir menyentuh Rp 17.000. Angka ini menjadi yang tertinggi sejak krisis moneter (krismon) di Indonesia pada 1998 silam.
Tentu saja, pelemahan mata uang rupiah itu turut berdampak serius pada kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Diketahui, dalam APBN 2025, rata-rata kurs rupiah dipatok pada level Rp 16.100 per dolar AS. Dengan rupiah yang terus melemah, maka beban kewajiban membayar utang negara beserta bunganya dalam bentuk dolar pun makin berat.
Imbas ikutannya, potensi defisit di APBN makin menggelembung. Alokasi anggaran untuk kebutuhan belanja seperti pembangunan, infrastruktur, bantuan-bantuan dan sejenisnya di APBN berpeluang terkoreksi menjadi semakin menyusut. Akan menjadi tertolong jika sektor pendapatan di APBN meningkat. Sebaliknya, kalua target pendapatan drop, maka jurang defisit semakin mengangga.
Pada bulan lalu, Kementerian Keuangan melaporkan APBN hingga Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun atau 0,13 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pendapatan negara selama dua bulan pertama 2025 tercatat Rp 316,9 triliun, sedangkan belanja negara terealisasi sebesar Rp 348,1 triliun.
Sejumlah kalangan menilai, defisit keuangan negara pada dua bulan pertama tahun anggaran itu bukan pertanda baik bagi kondisi fiskal. Defisit dua bulan ini terutama disebabkan pendapatan negara yang turun 20,85 persen dibandingkan capaian tahun lalu, dan hanya 10,50 persen dari target APBN 2025.
Jika dibandingkan di periode yang sama tahun lalu, pada akhir Februari 2024, realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp 400,36 triliun, sedangkan belanja negara terealisasi sejumlah Rp 374,32 triliun. Artinya, APBN 2024 tercatat mengalami surplus Rp 26,04 triliun.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan kebijakan tarif resiprokal AS ke Indonesia yang mencapai 32 persen dapat berpotensi memicu resesi ekonomi pada kuartal IV (September-Desember) tahun ini. ’’Bisa picu resesi ekonomi Indonesia di kuartal IV-2025,” katanya dilansir dari Antara, Jumat (4/4).
Dia menyatakan, kenaikan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden AS Donald Trump akan berdampak signifikan ke ekonomi Indonesia. Bukan hanya akan berdampak pada kuantitas ekspor Indonesia ke AS, melainkan juga bisa turut memberikan dampak negatif berkelanjutan ke volume ekspor ke negara lain. Dengan tarif resiprokal tersebut, sektor otomotif dan elektronik Indonesia bakal di ujung tanduk. Sebab, konsumen AS akan menanggung tarif dengan harga pembelian kendaraan yang lebih mahal sehingga menyebabkan penjualan kendaraan bermotor asal Indonesia menjadi turun di AS.
Bhima menjelaskan, ada korelasi ekonomi Indonesia dan AS dengan persentase 1 persen terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi AS, maka ekonomi Indonesia pun berpeluang turun 0,08 persen. ’’Produsen otomotif Indonesia tidak semudah itu shifting ke pasar domestik, karena spesifikasi kendaraan dengan yang diekspor berbeda. Imbasnya layoff dan penurunan kapasitas produksi semua industri otomotif di dalam negeri,” ujarnya.
Selain sektor otomotif dan elektronik, lanjut Bhima, industri padat karya seperti pakaian jadi dan tekstil diperkirakan bakal mengalami penurunan, mengingat banyak merek global asal AS memiliki pangsa pasar besar di Indonesia. “Begitu kena tarif yang lebih tinggi, brand itu akan turunkan jumlah order atau pemesanan ke pabrik Indonesia. Sementara di dalam negeri, kita bakal dibanjiri produk Vietnam, Kamboja dan China karena mereka incar pasar alternatif,” ungkapnya.
Solusi agar Indonesia tidak terlalu terpengaruh terhadap tarif resiprokal yang diterapkan ASm antara lain, pemerintah perlu mengejar peluang relokasi pabrik dengan cara memberikan regulasi yang konsisten, efisiensi perizinan, kesiapan infrastruktur pendukung kawasan industri, sumber energi terbarukan yang memadai untuk memasok listrik ke industri, dan kesiapan sumber daya manusia.
Untuk diketahui, Presiden AS Donald Trump pada Rabu (2/4) telah mengumumkan kenaikan tarif sedikitnya 10 persen ke banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terhadap barang-barang yang masuk ke negara tersebut. Dari unggahan Gedung Putih di Instagram, Indonesia berada di urutan ke delapan di daftar negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen.
Berdasarkan daftar tersebut, Indonesia bukan negara satu-satunya di kawasan Asia Tenggara yang menjadi korban dagang AS. Ada pula Malaysia, Kamboja, Vietnam serta Thailand dengan masing-masing kenaikan tarif 24 persen, 49 persen, 46 persen dan 36 persen. Ada sekitar 60 negara bakal terkena tarif timbal balik oleh AS tersebut.
Tiga Langkah Presiden Prabowo
Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) memaparkan tiga langkah Presiden Prabowo Subianto mengantisipasi dan menghadapi gejolak global yang salah satunya akibat kebijakan tarif barang-barang impor oleh Pemerintah Amerika Serikat.
Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Noudhy Valdryno kepada wartawan di Jakarta, Kamis, menjelaskan tiga langkah Presiden Prabowo itu mencakup memperluas mitra dagang Indonesia, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri.
“Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” kata Noudhy.
Ia yakin tiga kebijakan itu, diperkuat dengan strategi geopolitik yang matang, mampu menjaga perekonomian Indonesia tetap tumbuh di tengah disrupsi dan gejolak ekonomi global.
Dalam siaran resminya di Jakarta, Kamis, PCO kemudian menjelaskan tiga kebijakan Presiden Prabowo itu, yakni yang pertama, memperluas mitra dagang Indonesia.
“Pada minggu pertama setelah dilantik, Presiden Prabowo mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), sebuah kelompok ekonomi yang mencakup 40 persen perdagangan global. Langkah itu semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional,” jelas Noudhy.
Ia berpendapat keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral yang telah ditandatangani Indonesia, di antaranya Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara ASEAN dan Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.
Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, juga melanjutkan upaya bergabung sebagai anggota tetap Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), kemudian meneruskan negosiasi beberapa perjanjian dagang lainnya, antara lain CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.
Langkah kedua yang dijalankan Presiden, sebagaimana disampaikan oleh PCO, yaitu mempercepat hilirisasi sumber daya alam. “Sumber daya alam Indonesia yang melimpah selama ini sering kali diekspor dalam bentuk bahan mentah. Untuk meningkatkan nilai tambah, Presiden Prabowo memprioritaskan kebijakan hilirisasi industri,” kata Noudhy.
Ia melanjutkan salah satu strategi mempercepat hilirisasi ialah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
“Danantara akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga tidak lagi bergantung pada investasi asing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan,” kata Noudhy.
Langkah ketiga, ujar Noudhy, ialah memperkuat daya beli dalam negeri. “Gebrakan ketiga adalah memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat. Salah satu program unggulan Presiden Prabowo adalah program makan bergizi gratis, yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025,” kata Noudhy.
Kemudian, Presiden Prabowo juga berencana membentuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih yang bertujuan memperkuat ekonomi desa, membuka jutaan lapangan pekerjaan baru, dan mendorong perputaran uang di daerah.
“Upaya ini bukan hanya akan meningkatkan konsumsi dalam negeri, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat perekonomian domestik. Dengan mendongkrak konsumsi rumah tangga, yang mencakup 54 persen dari PDB Indonesia, program ini akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya. (*)
