KabarBaik.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar kini dihadapkan pada situasi sulit menjelang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Pasalnya, pemerintah pusat memangkas dana transfer untuk daerah tersebut hingga mencapai Rp 309 miliar. Kondisi ini diperkirakan berdampak langsung terhadap sejumlah program pembangunan dan alokasi dana desa tahun depan.
Menurut data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar, total dana transfer yang akan diterima pada 2026 hanya sekitar Rp 1,65 triliun. Angka ini menyusut sekitar 15,76 persen dibandingkan proyeksi awal dalam dokumen RKPD/KUAPPAS 2026.
Jumlah tersebut juga lebih rendah dari realisasi APBD tahun 2025 yang sempat menembus Rp 1,94 triliun.
Kepala BPKAD Kabupaten Blitar Kurdiyanto, mengatakan hampir semua komponen dana dari pemerintah pusat mengalami pemotongan.
“Dana Perimbangan turun sekitar Rp 249,2 miliar atau 15,17 persen. Kemudian Dana Alokasi Umum (DAU) berkurang Rp 187,8 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik menurun Rp 22,5 miliar, dan Dana Desa (DD) dipangkas sekitar Rp 39,3 miliar,” ungkapnya, Minggu (12/10).
Ia juga menyebutkan, insentif fiskal yang tahun lalu masih diterima sebesar Rp 7,6 miliar kini sudah dihapus. Begitu pula Dana Transfer Khusus Nonfisik yang berkurang Rp 7,8 miliar.
“Artinya, kami harus melakukan efisiensi secara menyeluruh. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan ke program prioritas,” ujarnya.
Penurunan terbesar dirasakan di pos Dana Desa yang kini hanya Rp 200,1 miliar dari sebelumnya Rp 239,4 miliar. Koreksi tersebut otomatis memengaruhi rencana kegiatan di tingkat desa, terutama sektor pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur kecil.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Blitar kini tengah membahas langkah penyesuaian agar pemerintahan tetap berjalan meski dengan anggaran terbatas.
“Total penurunan dari pusat sekitar 15 persen. Ini angka besar karena dana transfer masih menjadi pilar utama pendapatan daerah,” jelas Kurdiyanto.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Blitar akan mempercepat realisasi belanja yang sudah direncanakan dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Optimalisasi PAD diharapkan bisa menutupi sebagian defisit akibat berkurangnya dana transfer.
Sementara itu, Bupati Blitar Rijanto mengakui pemangkasan tersebut akan berdampak pada berbagai program. Namun, ia menegaskan proyek-proyek utama tetap berjalan.
“Meski pemangkasan Rp 309 miliar, pembangunan tidak boleh berhenti. Infrastruktur dan pelayanan dasar tetap kami prioritaskan,” ujarnya.(*)
